Berapa Gaji Pejabat BGN yang Urusi MBG?

Besaran gaji pejabat-pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang urusi program makan bergizi gratis (MBG) disorot setelah masifnya pelajar yang keracunan diduga akibat mengonsumsi menu-menu MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan pembayaran gaji pejabat-pejabat BGN saat ini masih menunggu Perpres sehingga serapan anggaran masih rendah.

"Kalau (gaji) struktural menunggu Perpres, kan Perpres-nya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," katanya ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta melansir Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Dadan pada awal Mei 2025 lalu. Namun, hingga September belum ada kabar mengenai penerbitan perpres tersebut.

Untuk diketahui, dari anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, hingga saat ini yang terserap baru sekitar Rp2,386 triliun atau kurang lebih 3,36 persen, yang difokuskan untuk membayar Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), ahli gizi, dan akuntan. "Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan, untuk mencapai target penerima MBG sebanyak 82,9 juta hingga akhir tahun 2025, BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp50-100 triliun.

"Pak Presiden sudah berdiskusi dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan terkait dengan tambahannya, kan tambahannya Rp100 triliun, tetapi dari simulasi kami, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp50 triliun saja," ujar dia.

Menurut dia, serapan anggaran Program MBG masih 3,36 persen karena tiga bulan pertama 2025 penerima manfaat hanya tiga juta orang dan setelah itu naik menjadi enam juta orang.

Demikian juga dengan sumber daya manusia di SPPG masih sedikit karena yang baru dididik hanya dua ribu orang dan yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

"Sesuai dengan perencanaan bahwa penerima manfaat itu untuk tiga bulan pertama kan 3 juta, dan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," paparnya.

Dadan juga mengatakan, penyerapan anggaran di BGN identik dengan jumlah penerima manfaat, yang apabila penerima manfaat semakin besar, maka serapan anggarannya otomatis bertambah besar pula.

Kasus keracunan massal yang terus terjadi akibat MBG padahal lembaga yang mengurusinya digelontori anggaran jumbo pun menuai kritik. Ada seruan agar MBG dihentikan sementara sampai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa memenuhi standar kelayakan keamanan pangan.

Data terbaru, korban keracunan MBG di Cipongkor, Bandung Barat terus bertambah hingga 1.333 orang sejak kasus itu pertama kali diketahui Senin (22/9/2025) awal pekan ini.

Ribuan siswa keracunan dinaungi oleh tiga SPPG berbeda dengan detail 411 pelajar SPPG Cijambu, 730 pelajar di SPPG Neglasari, dan 192 siswa SPPG Mekarmukti.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat untuk segera memperbaiki pola memasak dan distribusi guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Keterangan tersebut disampaikan Dadan ketika meninjau langsung Posko Penanganan di Cipongkor. Dugaan sementara, keracunan terjadi akibat adanya kesalahan teknis dari SPPG yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

Keterangan awal menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan didiamkan terlalu lama. Sebagai solusinya, Dadan meminta mereka mulai masak di atas jam 01.30, agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam.

Sebelumnya, Dadan juga mengakui bahwa SPPG  di Cipongkor baru beroperasi. Menurutnya, idealnya, dapur MBG seharusnya dijalankan secara bertahap, dimulai dari beberapa sekolah dengan skala kecil untuk pembiasaan sebelum diperluas cakupannya.

Sumber: suara

Foto: Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana (Suara.com/Lilis Varwati)