OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya, LPS Siap Lakukan Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mencabut izin operasional PT BPR Koperindo Jaya. Bank yang berlokasi di Wisma Techking 2, Petojo Utara, Jakarta Pusat itu tak lagi bisa beroperasi.

Menurut Edwin Nurhadi, Kepala OJK untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, langkah ini adalah bagian dari upaya pengawasan rutin. Tujuannya jelas: menjaga ketahanan industri perbankan dan, yang tak kalah penting, mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kisahnya berawal jauh sebelumnya. Pada 22 Januari 2025, OJK sudah menetapkan status BPR Koperindo Jaya sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP). Alasannya, kondisi keuangan bank itu dinilai sangat bermasalah. Rasio kecukupan modalnya anjlok hingga minus 35,49 persen, jauh di bawah ambang batas. Tingkat kesehatannya pun menyandang predikat "Tidak Sehat".

OJK kemudian memberi waktu hampir setahun bagi pengurus dan pemegang saham untuk memperbaiki keadaan. Namun, upaya penyehatan itu tak membuahkan hasil.

"Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,"

kata Edwin Nurhadi, Selasa (10/3/2026).

Karena itu, sejak 21 Januari 2026, statusnya meningkat menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Posisinya kian terjepit. Aturan mainnya mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang penanganan BPR.

Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turun tangan. Berdasarkan keputusan tertanggal 3 Maret 2026, LPS memutuskan cara penanganan terakhir: likuidasi. Mereka pun meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Permintaan itulah yang kemudian ditindaklanjuti OJK berdasarkan pasal yang berlaku.

Dengan pencabutan izin ini, proses selanjutnya berada di tangan LPS. Mereka akan menjalankan fungsi penjaminan dana nasabah dan memproses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik.

OJK menegaskan, dana nasabah di perbankan, termasuk BPR, tetap dijamin LPS. Ketentuannya sudah jelas dan prosesnya akan berjalan sebagaimana mestinya.