Demokrasi dalam Cengkeraman: Kedaulatan Rakyat Dikaburkan oleh Permainan Elite

“Pemilu tetap digelar, tetapi pilihan rakyat menjadi semu. Siapa pun yang menang, kebijakannya melayani kelompok yang sama,” ujar Sutoyo.

Dari kacamata ekonomi politik, sorotannya lebih dalam. Regulasi dibajak. Proses legislasi sarat dengan kepentingan donor dan kelompok usaha besar. Undang-undang yang lahir pun condongnya ke pemilik modal, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Kondisi ini membuat APBN dan APBD seperti sumber daya yang terus dikeruk untuk kepentingan segelintir orang. Rakyat kecil hanya bisa merasakan dampaknya: kebijakan yang tak adil.

Masalah lain adalah jarak. Jarak antara wakil rakyat dan yang memilihnya makin menganga. Banyak anggota legislatif, menurut Sutoyo, lebih takut pada pimpinan partai. Rakyat pemilihnya? Bukan prioritas. Apalagi dengan ancaman pergantian antar waktu (PAW) yang selalu mengintai.

“Di titik ini, kedaulatan berpindah dari rakyat ke tangan elite partai,” tegasnya.

Kesimpulannya suram. Indonesia, kata Sutoyo, tengah mengalami degradasi demokrasi. Prosedurnya mungkin masih berjalan, tapi substansinya terkikis habis. Rakyat cuma jadi legitimasi formal belaka. Sementara keputusan politik sesungguhnya ada di tangan segelintir elite dan kekuatan modal.

“Ini bukan sekadar krisis politik, tetapi krisis kedaulatan rakyat,” tutupnya dengan nada tegas.