Panggung politik nasional kembali ramai dengan kehadiran partai-partai baru. Tapi, benarkah bertambahnya jumlah partai selalu berarti demokrasi kita jadi lebih sehat? Pertanyaan klasik itu kembali mengemuka. Di satu sisi, ruang partisipasi memang terlihat terbuka. Namun begitu, pengalaman pemilu era reformasi justru mengajarkan satu hal: kuantitas tak pernah jadi jaminan kualitas.
Kalau kita tilik sejarah, pemilu kita seolah punya siklusnya sendiri. Banyak partai lahir dengan gegap gempita, ikut kontestasi, lalu lenyap begitu saja karena gagal menembus ambang batas parlemen. Pola "lahir, ikut pemilu, hilang" ini berulang terus. Ini menunjukkan masalahnya bukan cuma soal aturan main pemilu. Akar persoalannya lebih dalam: lemahnya gagasan yang benar-benar berbeda dan mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
Nah, dalam konteks inilah kemunculan partai-partai baru seperti Gema Bangsa dan Gerakan Rakyat perlu kita amati dengan kritis. Jangan-jangan, mereka ini cuma produk kekecewaan elite atau kebuntuan di internal partai lama. Pengalaman masa lalu sudah membuktikan, partai yang lahir bukan dari artikulasi ideologis yang kuat, biasanya daya tahannya juga payah. Fondasi gagasannya saja tidak jelas, bagaimana bisa bertahan dalam kompetisi yang ketat?
Fenomena ini bisa kita pahami lewat teori cartel party dari Richard Katz dan Peter Mair. Intinya, partai-partai mapan seringkali berkolaborasi, membuat perbedaan ideologi di antara mereka jadi samar. Di tengah situasi begini, partai baru seharusnya hadir sebagai angin segar, menawarkan arah kebijakan yang berbeda. Tapi realitanya? Tanpa diferensiasi yang tegas, mereka cuma jadi pelengkap penderita, sekadar menambah jumlah peserta pemilu.
Tantangan lain yang sering menghadang adalah soal personalisasi. Banyak partai baru yang sebenarnya adalah personalized parties, istilah Ian McAllister untuk partai yang bergantung banget pada satu figur sentral. Partai macam ini fungsinya cuma jadi kendaraan politik sang tokoh. Akibatnya, ketahanan institusinya rapuh. Naik-turunnya partai sangat ditentukan oleh popularitas satu orang itu saja.
Artikel Terkait
Demokrasi dalam Cengkeraman: Kedaulatan Rakyat Dikaburkan oleh Permainan Elite
Bareskrim Beberkan Kerugian Rp 2,4 Triliun dalam Kasus Dana Syariah Indonesia
Dito Ariotedjo Buka Suara soal Asal-Usul Kuota Haji Tambahan Usai Diperiksa KPK
Chocolate: Kisah Penyembuhan di Balik Hidangan yang Menggugah Jiwa