Pidato Hangat Prabowo di Davos: Kekuasaan untuk Senyum Si Lemah

OLEH: DENNY JA

Hari keempat World Economic Forum 2026. Udara Davos dingin, tapi pidato Prabowo Subianto pagi itu justru menyentuh sesuatu yang hangat. Rasanya berbeda dari pidato-pidato pemimpin lain yang saya dengar sebelumnya.

Spiritnya sederhana, tapi esensial banget. Ia bicara soal alasan etis paling dasar kenapa kekuasaan itu diperlukan. Visi kepemimpinannya berakar pada satu ukuran moral yang jarang terdengar di forum elite global: bahwa kekuasaan harus bisa membuat si miskin dan si lemah tersenyum.

Bukan slogan kampanye. Itu definisi tentang arti kekuasaan ketika dilepaskan dari ambisi sempit. Ukuran tentang apakah sebuah negara masih punya hati nurani.

"

Ada ironi kecil hari itu. Istri saya, Mulia Jayaputri, mengirimkan potongan video dari kerumunan di sekitar Presiden Prabowo. Malam sebelumnya, restoran Bunga Rampai yang dipimpinnya menyajikan masakan Indonesia untuk tamu-tamu dunia di acara Indonesia’s Night.

Dalam video itu, Prabowo bertanya, “Denny JA ada di mana?”

“Ada di sini, Pak,” jawab Mulia.

“Mana?” tanyanya lagi.

Nyatanya, saya justru berada sekitar satu jam dari Davos. Terjebak di kamar hotel, sibuk mengumpulkan catatan untuk menulis ulasan pidatonya. Sekaligus membandingkannya dengan pidato pemimpin dunia lain yang memenuhi hari-hari sebelumnya.

Mungkin memang dari jarak itulah maknanya terasa lebih utuh. Lebih tenang, dan lebih jernih terdengar.

"

Tahun ini, WEF dibayangi satu kesadaran yang sama: tatanan dunia sedang berubah drastis. Pidato para pemimpin dipenuhi kata-kata seperti fragmentasi, ketidakpastian, aturan lama yang tak lagi berlaku.

Responsnya beragam. Ada yang pilih proteksionisme. Ada yang nasionalisme transaksional. Lainnya menyerukan solidaritas antar negara menengah.

Nah, di tengah semua itu, Prabowo memilih pintu yang jarang dibuka di Davos. Ia bicara tentang rakyat miskin. Anak yang lapar. Desa yang selama puluhan tahun cuma jadi angka statistik, bukan subyek kebijakan nyata.

Justru di situlah argumen besarnya dimulai.

Ia berangkat dari tesis dasar: tak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tak ada pertumbuhan tanpa stabilitas. Dan stabilitas mustahil tercapai tanpa kepercayaan.

Lalu ia sodorkan bukti. Dalam setahun pemerintahannya, Indonesia tak cuma bertahan di tengah gejolak global, tapi bergerak maju. Pertumbuhan ekonomi tetap di atas lima persen, inflasi terkendali, defisit dijaga. Satu hal yang jarang disorot: Indonesia tak pernah sekalipun gagal bayar utang sepanjang sejarahnya.

Kredibilitas, katanya, adalah aset nasional termahal. Sesuatu yang kalau runtuh, butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali. Di dunia yang mudah ingkar janji, menjaga kepercayaan justru jadi bentuk kekuatan.

"

Tapi pidatonya nggak berhenti di angka dan grafik ekonomi.

Prabowo menyoroti keputusan-keputusan sunyi yang dampaknya luas. Efisiensi anggaran besar-besaran. Program tak jelas dihentikan. Dana dialihkan langsung ke kehidupan rakyat.

Dari situ lahirlah program makan bergizi gratis. Puluhan juta porsi setiap hari, untuk anak sejak dalam kandungan, untuk ibu, untuk lansia yang hidup sendirian.

Ini bukan program populis, tegasnya. Ini investasi produktivitas. Anak cukup gizi belajar lebih baik. Tubuh sehat bekerja lebih lama. Negara justru menghemat biaya kesehatan di masa depan.

Logika serupa dipakai untuk pemeriksaan kesehatan gratis seumur hidup. Penyakit dideteksi lebih awal, biaya besar dicegah. Produktivitas dijaga dengan pencegahan, bukan retorika.

Di pendidikan, negara hadir dengan cara yang kasat mata. Sekolah direnovasi, panel digital dipasang sampai pelosok desa. Banyak guru dan anak menangis haru untuk pertama kalinya mereka merasa benar-benar dilihat oleh negaranya.

Di titik ini, pidatonya jadi sangat personal. Ia bicara soal sekolah berasrama untuk anak termiskin, tekad memutus rantai kemiskinan lintas generasi.

Anak petani miskin tak harus jadi petani miskin. Anak pemulung tak harus mewarisi nasib yang sama.

Negara, dalam visinya, harus masuk ke titik paling rapuh dalam struktur sosial. Bukan menunggu pasar bekerja, tapi hadir lebih dulu di sana.

"

Pidato itu juga keras soal hukum. Tak ada investasi tanpa supremasi hukum, tak ada pertumbuhan tanpa keadilan.

Prabowo menyebut korupsi sebagai penyakit yang harus diakui dulu sebelum disembuhkan. Jutaan hektar lahan ilegal disita, ribuan tambang ilegal ditutup, izin dicabut tanpa kompromi.

Ia pakai istilah yang tajam: "Greedynomics". Ekonomi keserakahan.

Negara, menurutnya, jangan sampai bersekongkol dengan kerakusan. Negara harus berdiri di sisi kepentingan umum, meski itu berarti berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang selama ini merasa kebal.

"

Kalau pidato pemimpin lain di Davos bicara soal "bagaimana" menghadapi dunia yang berubah, pidato Prabowo menjawab pertanyaan lebih mendasar.

Sebelum berkompromi dengan dunia, negara harus kuat di dalam. Sebelum negosiasi posisi global, legitimasi domestik harus kokoh dulu.

Ukuran kekuatan itu bukan cuma cadangan devisa atau perjanjian dagang. Tapi apakah mereka yang paling lemah masih punya alasan untuk tersenyum.

Gagasan ini menuntut konsistensi jangka panjang, disiplin birokrasi, dan keberanian politik yang nggak kecil. Tapi justru karena risikonya besar, ia layak diuji dan diawasi ketat.

Di dunia baru yang semakin keras, Prabowo memilih jalan yang nyaris sunyi: membangun negara dari bawah. Menguatkan fondasi manusianya. Menjadikan keadilan sosial sebagai strategi jangka panjang, bukan kebijakan sesaat.

"

Dua buku memberi kerangka filosofis untuk membaca arah kebijakan ini.

Pertama, "Development as Freedom" karya Amartya Sen (1999). Buku ini meletakkan fondasi moral bahwa tujuan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan pembebasan manusia dari ketidakberdayaan. Kemiskinan bukan cuma soal kurang uang, tapi ketiadaan kemampuan untuk hidup bermartabat.

Kedua, "The Bottom Billion" karya Paul Collier (2007). Buku ini menjelaskan konsekuensi mengerikan jika kelompok termiskin terus dibiarkan. Tanpa kepemimpinan yang sadar, pertumbuhan hanya akan memperkaya segelintir elite. Kombinasi keserakahan, konflik, dan institusi lemah akan mengunci kemiskinan lintas generasi.

Jika Sen memberi landasan etis "mengapa" pemimpin harus mendahulukan yang lemah, Collier menjelaskan "harga mahal" yang harus dibayar jika hal itu diabaikan.

"

Keduanya memperkuat tesis yang sama. Kepemimpinan sejati di abad yang retak ini diukur bukan dari dominasi global, tapi dari kemampuan negara menjaga harapan rakyatnya.

Mendengar pidato Prabowo di Davos, di tengah dunia yang makin bergerak ke arah "survival of the richest", sebuah filosofi kepemimpinan yang nyaris terlupakan dihidupkan kembali. Negara ada bukan untuk melayani yang paling kuat, tapi memastikan yang paling lemah tidak ditinggalkan.

Tapi ya, keagungan visi selalu diuji di lapangan realitas. Di sana, idealisme bertemu kepentingan. Moralitas kekuasaan diuji bukan oleh janji, tapi oleh keberanian menegakkannya setiap hari.

Visi ini menuntut lebih dari sekadar pidato yang memukau. Ini janji yang butuh disiplin birokrasi, nyali politik, dan pengawasan publik tanpa henti.

Selama yang miskin dan lemah masih bisa tersenyum, sebuah negara belum kehilangan masa depannya. Gagasan gemilang kini menanti eksekusi di lapangan yang cemerlang dan berkelanjutan.

Saya menutup catatan ini dengan perasaan hangat di jiwa, walau salju di luar sana, di Davos dan Zurich, semakin menggigit dinginnya.

Zurich, 23 Januari 2026