Pidato Hangat Prabowo di Davos: Kekuasaan untuk Senyum Si Lemah

Anak petani miskin tak harus jadi petani miskin. Anak pemulung tak harus mewarisi nasib yang sama.

Negara, dalam visinya, harus masuk ke titik paling rapuh dalam struktur sosial. Bukan menunggu pasar bekerja, tapi hadir lebih dulu di sana.

"

Pidato itu juga keras soal hukum. Tak ada investasi tanpa supremasi hukum, tak ada pertumbuhan tanpa keadilan.

Prabowo menyebut korupsi sebagai penyakit yang harus diakui dulu sebelum disembuhkan. Jutaan hektar lahan ilegal disita, ribuan tambang ilegal ditutup, izin dicabut tanpa kompromi.

Ia pakai istilah yang tajam: "Greedynomics". Ekonomi keserakahan.

Negara, menurutnya, jangan sampai bersekongkol dengan kerakusan. Negara harus berdiri di sisi kepentingan umum, meski itu berarti berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang selama ini merasa kebal.

"

Kalau pidato pemimpin lain di Davos bicara soal "bagaimana" menghadapi dunia yang berubah, pidato Prabowo menjawab pertanyaan lebih mendasar.

Sebelum berkompromi dengan dunia, negara harus kuat di dalam. Sebelum negosiasi posisi global, legitimasi domestik harus kokoh dulu.

Ukuran kekuatan itu bukan cuma cadangan devisa atau perjanjian dagang. Tapi apakah mereka yang paling lemah masih punya alasan untuk tersenyum.

Gagasan ini menuntut konsistensi jangka panjang, disiplin birokrasi, dan keberanian politik yang nggak kecil. Tapi justru karena risikonya besar, ia layak diuji dan diawasi ketat.

Di dunia baru yang semakin keras, Prabowo memilih jalan yang nyaris sunyi: membangun negara dari bawah. Menguatkan fondasi manusianya. Menjadikan keadilan sosial sebagai strategi jangka panjang, bukan kebijakan sesaat.

"

Dua buku memberi kerangka filosofis untuk membaca arah kebijakan ini.

Pertama, "Development as Freedom" karya Amartya Sen (1999). Buku ini meletakkan fondasi moral bahwa tujuan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan pembebasan manusia dari ketidakberdayaan. Kemiskinan bukan cuma soal kurang uang, tapi ketiadaan kemampuan untuk hidup bermartabat.

Kedua, "The Bottom Billion" karya Paul Collier (2007). Buku ini menjelaskan konsekuensi mengerikan jika kelompok termiskin terus dibiarkan. Tanpa kepemimpinan yang sadar, pertumbuhan hanya akan memperkaya segelintir elite. Kombinasi keserakahan, konflik, dan institusi lemah akan mengunci kemiskinan lintas generasi.

Jika Sen memberi landasan etis "mengapa" pemimpin harus mendahulukan yang lemah, Collier menjelaskan "harga mahal" yang harus dibayar jika hal itu diabaikan.

"

Keduanya memperkuat tesis yang sama. Kepemimpinan sejati di abad yang retak ini diukur bukan dari dominasi global, tapi dari kemampuan negara menjaga harapan rakyatnya.

Mendengar pidato Prabowo di Davos, di tengah dunia yang makin bergerak ke arah "survival of the richest", sebuah filosofi kepemimpinan yang nyaris terlupakan dihidupkan kembali. Negara ada bukan untuk melayani yang paling kuat, tapi memastikan yang paling lemah tidak ditinggalkan.

Tapi ya, keagungan visi selalu diuji di lapangan realitas. Di sana, idealisme bertemu kepentingan. Moralitas kekuasaan diuji bukan oleh janji, tapi oleh keberanian menegakkannya setiap hari.

Visi ini menuntut lebih dari sekadar pidato yang memukau. Ini janji yang butuh disiplin birokrasi, nyali politik, dan pengawasan publik tanpa henti.

Selama yang miskin dan lemah masih bisa tersenyum, sebuah negara belum kehilangan masa depannya. Gagasan gemilang kini menanti eksekusi di lapangan yang cemerlang dan berkelanjutan.

Saya menutup catatan ini dengan perasaan hangat di jiwa, walau salju di luar sana, di Davos dan Zurich, semakin menggigit dinginnya.

Zurich, 23 Januari 2026