Survei Ungkap Jurang Harapan: Elite dan Warga Biaya Punya Tolok Ukur Berbeda Soal Pemimpin Ideal

Minggu lalu, tepatnya tanggal 11 Januari, Lembaga Survei KedaiKOPI merilis sebuah laporan menarik. Riset kualitatif mereka berjudul "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional" mencoba menangkap suara publik dari berbagai lapisan. Caranya? Lewat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar awal Desember 2025.

Yang unik, peserta diskusinya benar-benar beragam. Tidak cuma akademisi atau aktivis NGO, tapi juga ada suara dari mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, hingga pengemudi ojek online dan ketua RT. Total 30 orang, dengan mayoritas laki-laki. Mereka dikumpulkan untuk membongkar satu pertanyaan besar: seperti apa sih pemimpin ideal menurut orang Indonesia?

Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensat, selaku founder KedaiKOPI, menegaskan tujuan riset ini. "Intinya, kita tidak sedang membahas nama atau sosok tertentu," ujarnya.

"Kami cuma ingin memberi masukan untuk rakyat. Ini nih, berdasarkan obrolan dalam FGD, kira-kira figur pemimpin ideal itu harus punya kriteria apa saja."

Nah, temuan utamanya justru terletak pada perbedaan perspektif yang mencolok. Kalangan elite dan non-elite rupanya punya sudut pandang yang kerap tak sejalan. Kelompok elite cenderung melihat persoalan dari kacamata makro dan strategis. Sementara, bagi masyarakat non-elite, yang paling penting adalah respons terhadap masalah sehari-hari yang mereka rasakan langsung. Perbedaan ini, tak bisa dipungkiri, sedikit banyak merefleksikan kesenjangan informasi dan pendidikan yang masih ada.

Soal karakter, misalnya. Kaum elite melihat sikap "merakyat" dalam bentuk blusukan dan perencanaan kesejahteraan yang matang. Mereka juga menilai ketegasan dalam mengambil risiko.

Di sisi lain, bagi masyarakat biasa, kepemimpinan ideal lebih terasa dari hal-hal yang lebih personal. Gestur empati, penampilan yang sederhana, dan yang paling krusial: kecepatan tanggap saat krisis melanda. Entah itu bencana alam atau isu-isu seperti Affan.

Konsep "visioner" pun diterjemahkan berbeda. Bagi elite, itu adalah tujuan jangka panjang yang gamblang. Namun, bagi non-elite, visi seringkali sulit dicerna kecuali diwujudkan dalam strategi yang berlaku sekarang. Agama dan spiritualitas juga muncul sebagai "jalan pintas" untuk menilai moralitas seorang pemimpin, seringkali dilihat dari kesalehan ritual dan sikapnya terhadap isu seperti Palestina.

Lalu bagaimana dengan kompetensi? Kelompok elite mengedepankan kecerdasan analitis berbasis data, kemampuan menyelesaikan masalah secara strategis, serta wawasan geopolitik dan tata kelola yang mumpuni.

Namun begitu, bagi publik non-elite, legitimasi seringkali diawali dari ijazah. Mereka juga lebih menghargai komunikasi yang lugas dan mudah dimengerti, arahan yang jelas ke bawahan, serta yang tak kalah penting: pemerataan akses kebutuhan dasar. Pengalaman dan prestasi tanpa kontroversi penting bagi kedua kelompok, tapi non-elite menambahkan satu syarat lagi: keluarga yang bersih.

Dalam hal kebijakan, perbedaannya semakin kentara. Elite lebih fokus pada isu-isu besar seperti kedaulatan geopolitik, keadilan lingkungan, dan reformasi birokrasi.

Sementara, perhatian non-elite tertuju pada hal-hal yang langsung menyentuh hidup mereka: pungutan liar di birokrasi, kelancaran BPJS, harga pangan murah, dan bantuan sosial. Isu Palestina tetap ada, tapi pemahamannya lebih terbatas. Meski berbeda, kedua kelompok sepakat soal pentingnya pemerataan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menyoroti temuan ini, Rektor Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyebut ada empat kriteria yang selalu konsisten dicari publik: integritas, kompetensi, sikap inspiratif, dan visi yang luas.

"Lingkungan yang diurus semakin kompleks, maka integritas yang dibutuhkan juga harus semakin tinggi. Riset ini seolah menjadi justifikasi dari pernyataan itu," kata Sudirman.

Ia menganggap wajar saja jika kemudian persepsi antara elite dan non-elite berbeda. "Itu hal yang manusiawi. Kelompok elite fokus pada hulu, seperti tata kelola pemerintahan. Sedangkan non-elite fokus pada hilir, hal-hal yang nyata dan langsung mereka hadapi," jelasnya.

Pendapat senada datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari. Menurutnya, hasil riset KedaiKOPI ini pada prinsipnya tidak banyak berubah dari dulu hingga sekarang.

"Banyak hal dalam riset ini sebenarnya menjelaskan harapan publik yang sudah lama ada. Kriteria yang disebutkan seakan memvalidasi keinginan masyarakat akan sosok pemimpin yang mereka dambakan sejak lama," ujar Feri.

Sementara dari kacamata ekonomi, Talitha Chairunissa dari Aliansi Ekonom Indonesia menyoroti satu hal. Masyarakat Indonesia, katanya, sangat menghargai ketegasan dan kecepatan bertindak seorang pemimpin.

"Ketegasan masih dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi pemilih di Indonesia. Masyarakat kita memang cenderung menyukai pemimpin yang tegas," pungkas Talitha.

Riset ini, pada akhirnya, seperti cermin yang memantulkan dua realita yang hidup berdampingan. Harapan terhadap seorang pemimpin ternyata sangat ditentukan oleh posisi dan pengalaman hidup seseorang.