Pemerintah Pacu Belanja Negara Sejak Awal Tahun, Defisit Terkendali

Jakarta – Sejak awal tahun, pemerintah terlihat serius mendorong realisasi belanja negara. Tujuannya jelas: menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak kendur. Strategi ini diambil supaya dorongan fiskal bisa dirasakan lebih merata, tidak hanya menumpuk di akhir tahun seperti pola sebelumnya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan hal ini bukan kebijakan dadakan. Percepatan belanja sudah jadi bagian dari desain kebijakan fiskal dalam APBN 2026.

“Belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonomi bisa terdorong dari sisi fiskal sejak awal tahun hingga akhir tahun secara lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,”

ujarnya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Hingga akhir Februari lalu, realisasinya menunjukkan defisit APBN sekitar Rp135,7 triliun. Angka itu setara dengan 0,53% dari PDB. Pemerintah bilang, posisi ini masih aman dan sesuai dengan koridor yang sudah direncanakan.

Yang menarik, di saat belanja digeber, pendapatan negara juga tak ketinggalan. Sampai 28 Februari 2026, penerimaan negara sudah menyentuh Rp358 triliun. Itu sekitar 11,4% dari target APBN, dan tumbuh 12,8% dibanding periode sama tahun lalu. Pendorong utamanya? Penerimaan perpajakan.

Secara rinci, total penerimaan perpajakan mencapai Rp290 triliun, naik 20,5% secara tahunan. Dari angka itu, kontribusi pajak sangat signifikan: Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan fantastis 30,4%.

Namun begitu, tidak semua sektor cerah. Penerimaan dari bea dan cukai, yang tercatat Rp44,9 triliun, justru masih terkontraksi 14,7%. Penurunan ini diduga kuat dipengaruhi harga komoditas global yang bergejolak dan aktivitas industri yang belum sepenuhnya stabil.