Jakarta – Sejak awal tahun, pemerintah terlihat serius mendorong realisasi belanja negara. Tujuannya jelas: menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak kendur. Strategi ini diambil supaya dorongan fiskal bisa dirasakan lebih merata, tidak hanya menumpuk di akhir tahun seperti pola sebelumnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan hal ini bukan kebijakan dadakan. Percepatan belanja sudah jadi bagian dari desain kebijakan fiskal dalam APBN 2026.
“Belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonomi bisa terdorong dari sisi fiskal sejak awal tahun hingga akhir tahun secara lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,”
ujarnya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Hingga akhir Februari lalu, realisasinya menunjukkan defisit APBN sekitar Rp135,7 triliun. Angka itu setara dengan 0,53% dari PDB. Pemerintah bilang, posisi ini masih aman dan sesuai dengan koridor yang sudah direncanakan.
Yang menarik, di saat belanja digeber, pendapatan negara juga tak ketinggalan. Sampai 28 Februari 2026, penerimaan negara sudah menyentuh Rp358 triliun. Itu sekitar 11,4% dari target APBN, dan tumbuh 12,8% dibanding periode sama tahun lalu. Pendorong utamanya? Penerimaan perpajakan.
Secara rinci, total penerimaan perpajakan mencapai Rp290 triliun, naik 20,5% secara tahunan. Dari angka itu, kontribusi pajak sangat signifikan: Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan fantastis 30,4%.
Namun begitu, tidak semua sektor cerah. Penerimaan dari bea dan cukai, yang tercatat Rp44,9 triliun, justru masih terkontraksi 14,7%. Penurunan ini diduga kuat dipengaruhi harga komoditas global yang bergejolak dan aktivitas industri yang belum sepenuhnya stabil.
Meski begitu, ada secercah harapan. Pemerintah menangkap tanda-tanda pemulihan di sektor cukai belakangan ini.
“Informasi terakhir menunjukkan penerimaan cukai sudah kembali tumbuh sekitar 7 persen secara year-on-year. Ke depan kita berharap target penerimaan dari bea dan cukai bisa tercapai bahkan mungkin melebihi,”
kata Purbaya lagi.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Februari terpantau cukup agresif: Rp493,8 triliun. Angka itu setara dengan 12,8% dari pagu APBN dan melonjak 41,9% dibanding tahun sebelumnya. Belanja ini diarahkan untuk program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, dan tentu saja, menggerakkan roda ekonomi sejak kuartal pertama.
“Memang desain APBN kita defisit. Tahun ini belanja kita upayakan lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,”
jelasnya.
Menurut Purbaya, kombinasi ini pendapatan yang tumbuh, belanja yang cepat, dan defisit yang tetap terjaga menunjukkan APBN masih berfungsi optimal. Ia tak cuma jadi alat stabilisasi, tapi juga penggerak pertumbuhan nasional yang andal.
Artikel Terkait
Dudung Abdurachman Dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Siap Buka Kanal Aduan 24 Jam dan Pangkas Birokrasi
Polisi Kerahkan 1.200 Personel Amankan Peringatan May Day di Makassar
Mahfud MD: Kritik Inflasi Pengamat Tak Tepat, Justru Inflasi Pejabat yang Perlu Dibahas
BMKG: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Makassar Sepanjang Hari, Warga Diimbau Waspada