BEM UI Minta Maaf soal Potensi Kemacetan Aksi di Bundaran HI, Bawa Tuntutan Turunkan Harga BBM dan Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, besok. Dalam penyampaiannya, pihak penyelenggara telah menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu kepada masyarakat atas potensi kemacetan yang mungkin timbul akibat kegiatan tersebut.

“Teruntuk warga di Jakarta, utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari,” ujar Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, dalam keterangan resminya pada Kamis, 11 Juni 2026.

Aksi yang mengusung tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini direncanakan berlangsung dalam waktu terbatas. Yatalathof menegaskan bahwa gangguan lalu lintas hanya bersifat sementara selama proses demonstrasi berjalan.

“Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sendiri,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Beberapa di antaranya menyoroti kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai bermasalah.

“Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas atau pecinta pelari dan siapa pun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah,” imbuh Yatalathof.

Kelima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.