Survei Kepuasan Masyarakat: Pelayanan Publik Kementerian PU Raih Skor 89,76

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 pada 2025, masuk dalam kategori sangat baik. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak 2021.

Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, mengungkapkan bahwa skor IKM tahun lalu mencapai 88,22, sementara pada 2023 sebesar 86,18. Sebelumnya, pada 2022 dan 2021, skor masing-masing adalah 83,59 dan 78,25. "Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Triono di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Survei ini melibatkan 635 responden yang tersebar di 50 unit pelaksana teknis (UPT) atau balai dari lima direktorat jenderal: Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM. Pemilihan responden menggunakan formula Krejcie and Morgan, dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sejak 15 September hingga 5 Oktober 2025.

Dari total responden, 68 persen adalah laki-laki dan 32 persen perempuan. Sebagian besar berada di rentang usia 31–40 tahun (30 persen), diikuti usia 41–50 tahun (26 persen), di atas 50 tahun (14 persen), 26–30 tahun (17 persen), dan di bawah 25 tahun (13 persen). Dari segi pendidikan, 62 persen responden adalah lulusan S1, 17 persen S2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D3/D4, dan 3 persen lainnya.

Tiga unsur pelayanan yang mendapat nilai terbaik adalah prosedur pelayanan, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Namun, survei juga mengidentifikasi tiga aspek yang perlu ditingkatkan: produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Triono menambahkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 memberikan gambaran objektif tentang kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU. Sementara itu, Forum Konsultasi Publik (FKP) digelar sebagai ruang dialog dua arah antara kementerian dan pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan Kementerian PU untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mendorong peningkatan atau setidaknya mempertahankan capaian tersebut. "Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judi online, jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," kata Trubus.

Ke depan, Trubus mendorong Menteri PU Dody Hanggodo untuk memperketat pengawasan internal dan menciptakan tata kelola yang bersih. "Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," katanya.