Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026

Wabup Bone Temui Pejabat Kementan, Perjuangan Tenaga Honorer Jadi Agenda Utama

Di kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menggelar pertemuan koordinasi. Agenda utamanya jelas: membahas nasib ribuan tenaga honorer di sektor pertanian yang masih menggantung.

Andi Akmal tidak datang sendirian. Ia didampingi Asisten III Setda Bone, H. A. Saharuddin, dan Plt. Kepala Dinas TPHP setempat, Nurdin. Rombongan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro, beserta sejumlah stafnya.

Pertemuan ini berlangsung cukup intens. Pasalnya, isu tenaga honorer khususnya penyuluh pertanian memang seperti puzzle yang belum ketemu penyelesaiannya. Mereka belum juga masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), padahal pengabdiannya di lapangan sudah bertahun-tahun.

Eko Nugroho, dalam paparannya, memberikan penjelasan penting. Mulai tahun 2026 ini, wewenang pembinaan penyuluh pertanian sepenuhnya berada di bawah Kementerian Pertanian. Kebijakan baru ini, katanya, diambil untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Tujuannya sederhana: meningkatkan efisiensi dan mendukung program swasembada pangan secara lebih fokus.

“Mereka, para penyuluh, baik yang ASN maupun yang masih kontrak atau THL, itu ujung tombak kita di lapangan,” jelas Eko. Menurutnya, peran mereka krusial. Karena itu, pembinaan dan penguatan kapasitas harus terus berjalan, tak peduli status kepegawaiannya.