Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026

Wabup Bone Temui Pejabat Kementan, Perjuangan Tenaga Honorer Jadi Agenda Utama

Di kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menggelar pertemuan koordinasi. Agenda utamanya jelas: membahas nasib ribuan tenaga honorer di sektor pertanian yang masih menggantung.

Andi Akmal tidak datang sendirian. Ia didampingi Asisten III Setda Bone, H. A. Saharuddin, dan Plt. Kepala Dinas TPHP setempat, Nurdin. Rombongan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro, beserta sejumlah stafnya.

Pertemuan ini berlangsung cukup intens. Pasalnya, isu tenaga honorer khususnya penyuluh pertanian memang seperti puzzle yang belum ketemu penyelesaiannya. Mereka belum juga masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), padahal pengabdiannya di lapangan sudah bertahun-tahun.

Eko Nugroho, dalam paparannya, memberikan penjelasan penting. Mulai tahun 2026 ini, wewenang pembinaan penyuluh pertanian sepenuhnya berada di bawah Kementerian Pertanian. Kebijakan baru ini, katanya, diambil untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Tujuannya sederhana: meningkatkan efisiensi dan mendukung program swasembada pangan secara lebih fokus.

“Mereka, para penyuluh, baik yang ASN maupun yang masih kontrak atau THL, itu ujung tombak kita di lapangan,” jelas Eko. Menurutnya, peran mereka krusial. Karena itu, pembinaan dan penguatan kapasitas harus terus berjalan, tak peduli status kepegawaiannya.

Di sisi lain, Andi Akmal tak mau tinggal diam. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bone untuk terus menyuarakan aspirasi para pekerja honorer ini. Bukan cuma di sektor pertanian, tapi juga di sektor-sektor lain yang punya andil besar dalam pembangunan daerah.

“Masalahnya, banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi. Tapi kepastian status lewat formasi PPPK masih seperti mimpi,” ujar Andi Akmal. Suaranya terdengar serius. Ia mengakui, perjalanan untuk mencari solusi memang tidak mudah. Namun, pemerintah daerahnya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Jakarta.

“Melalui koordinasi ini, kami berharap bisa membangun sinergi yang solid dengan pemerintah pusat. Kebijakan penataan tenaga honorer harus memberikan kejelasan. Yang paling penting, rasa keadilan bagi mereka yang sudah lama mengabdi tak boleh diabaikan.”

Pertemuan di Jakarta ini bukan sekadar formalitas belaka. Ia adalah bagian dari upaya sistematis Pemkab Bone untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat. Intinya, mereka ingin memastikan bahwa para tenaga kontrak di lapangan yang sehari-hari bersentuhan dengan petani bisa tetap bekerja dengan tenang. Keberlanjutan peran mereka dianggap kunci bagi kemajuan sektor pertanian Bone ke depan.

Langkah ini diambil di tengah harapan yang masih samar-samar. Tapi setidaknya, dengan duduk bersama, ada pintu dialog yang terbuka. Dan bagi banyak penyuluh di Bone, itu sudah jadi secercah kabar baik.

Disusun dari keterangan resmi dan laporan pertemuan.