MUI Soroti Keterlibatan Indonesia di Forum Perdamaian yang Dinilai Abaikan Keadilan Palestina

Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini sedang mengamati dengan serius langkah pemerintah ikut serta dalam Board of Peace. Forum internasional itu, menurut MUI, punya masalah mendasar soal keadilan untuk rakyat Palestina. Bukan cuma konflik biasa, ini soal penjajahan.

Isu Palestina, bagi MUI, jauh lebih dalam. Ini persoalan perampasan hak-hak dasar dan pelanggaran sistematis hukum humaniter internasional. Intinya, sebuah kezaliman yang berlangsung puluhan tahun.

Menurut sejumlah saksi, forum yang dimaksud erat kaitannya dengan inisiatif era Presiden AS Donald Trump dan dipimpin mantan PM Inggris Tony Blair. Yang jadi masalah, Israel justru duduk sebagai anggota di dalamnya. Padahal, negara itulah yang selama ini melakukan pendudukan, kolonisasi, dan berbagai pelanggaran hukum.

“MUI menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan,” tegas Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Dia melanjutkan, setiap inisiatif yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan sebagai syarat utama, berpotensi melanggengkan kolonialisme. Hanya dibungkus dengan kata ‘damai’. Pernyataan resminya disampaikan Kamis (22/1/2026).

Di sisi lain, MUI melihat ada cacat struktural yang serius di forum itu. Israel ditempatkan sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban. Model seperti ini berisiko, lho. Bisa-bisa isu utama bergeser dari perjuangan keadilan menjadi sekadar pengelolaan konflik untuk stabilitas kawasan semata.

Memang, MUI menghargai niat baik Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Namun begitu, mereka mengingatkan. Keterlibatan tanpa prinsip yang jelas justru berbahaya. Bisa jadi, Indonesia malah memberi legitimasi moral pada skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.