Sutoyo Abadi: Oligarki dan Krisis Konstitusi Ancam Keutuhan NKRI

Krisis Konstitusi: Sutoyo Abadi Soroti Akar Konflik Rakyat dan Kekuasaan

Jakarta – Situasi konstitusi kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, menurut sejumlah pengamat, kondisi ini sudah memicu krisis legitimasi yang serius. Jaringan aturan dan hukum yang seharusnya jadi pedoman hidup berbangsa terlihat rusak. Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyampaikan analisis pedasnya kepada redaksi pada akhir tahun 2025.

“Tidak ada fenomena yang lebih mengerikan saat ini,” ujar Sutoyo.

“Krisis konstitusi ini berdampak langsung pada krisis legitimasi kekuasaan. Semua dasar tatanan hidup ke-Indonesiaan itu sudah rusak.”

Menurutnya, sulit untuk membantah peringatan yang sudah-sudah. Semua orang sebenarnya tahu, meski mungkin banyak yang lengah. Ancaman utamanya bukan lagi senjata perang konvensional, melainkan sesuatu yang lebih halus dan menggurita: imperium uang.

“Kekuatan kaum kapitalis hitam, para oligark, itu ada pada uang. Uang menjadi imperium kekuasaan baru yang bisa meluluhlantakkan negara,” tegasnya.

Keadaan itu, lanjut Sutoyo, menciptakan impunitas atau kekebalan hukum yang menjijikkan. Pejabat negara pun, dalam pandangannya, berubah menjadi sekadar budak dari kekuatan tersebut.

Di sisi lain, rakyat di lapangan bukan tidak melihat semua ini. Mereka merasakan dan menyaksikannya dengan jelas. Akibatnya, perlawanan terbuka terhadap pemerintah mulai muncul. Situasi ini makin parah dengan kualitas kabinet yang dinilai jauh di bawah standar. Anggota dewan pun dianggap tidak lebih dari boneka yang mewakili kepentingan oligarki.

Harapan besar yang diletakkan pada Presiden Prabowo Subianto pun mulai memudar.

“Setahun lebih berkuasa, yang terdengar hanya pidato-pidato kosong. Harapan itu lenyap,” katanya dengan nada kecewa.

“Konflik antara rakyat dan rezim kini mulai membentuk warna dan cirinya sendiri. Dasarnya sederhana: tidak ada lagi harapan untuk masa depan.”

Dalam pantauannya, gelombang kekecewaan ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Beberapa daerah bahkan disebutkan berada dalam siaga tinggi, dengan wacana memisahkan diri dari NKRI. Peringatan dini bahwa Indonesia bisa pecah, sayangnya, tidak digubris.

Indonesia, dalam gambaran Sutoyo, sedang sekarat. Rambu-rambu pengamanan konstitusional dilepas, bahkan dihancurkan, sejak pemberlakuan UUD 2002. Negara seperti kehilangan kemudi.

“Kita kehilangan figur yang bisa memulihkan keseimbangan, seperti nahkoda yang membawa kapal kembali stabil. Yang terjadi justru negara terus meluncur ke tepi jurang kehancuran,” jelasnya.

Kesimpulannya suram. Indonesia, tandas Sutoyo, dikendalikan oleh imperium uang. Para pejabat penyelenggara negara hanya berperan sebagai budaknya.