Ironi Davos: Macron Kecam Kolonialisme Baru, Tapi Lupa Sejarah Eropa Sendiri

Belén Fernández – Kolumnis Al Jazeera

Di Davos, Swiss, Emmanuel Macron berbicara. Lokasinya di Forum Ekonomi Dunia, pertemuan tahunan para elite global yang biasa digelar di Pegunungan Alpen itu. Pada Selasa, 20 Januari, presiden Prancis itu menyampaikan satu pesan: sekarang bukan waktunya untuk "imperialisme baru" atau "kolonialisme baru".

Nada pernyataannya jelas. Ia sedang menyindir Donald Trump, mitranya dari Amerika Serikat.

Soal Trump, ambisinya memang sedang meluas. Belum lama ini ada upaya penculikan presiden Venezuela. Lalu ancaman berulang untuk merebut Terusan Panama. Yang paling ramai dibicarakan barangkali adalah keinginannya mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark. Gegerlah Eropa karenanya.

Parlemen Eropa pun bereaksi. Mereka mengeluarkan kecaman keras terhadap pernyataan pemerintahan Trump soal Greenland. Menurut mereka, itu adalah tantangan langsung terhadap hukum internasional, prinsip Piagam PBB, dan kedaulatan sekutu NATO.

Keesokan harinya, Rabu (21/01), giliran Trump yang naik podium di Davos. Pidatonya, seperti biasa, bertele-tele. Isinya campur aduk. Dia meracau tentang kincir angin, memuji kacamata hitam reflektif Macron yang disebutnya "indah", dan menyatakan dia tak akan "menggunakan kekuatan" untuk mendapatkan Greenland. Lucunya, dia salah sebut, menyebut pulau itu sebagai Islandia.

Menyusul pidato Macron, The Guardian melaporkan para pemimpin Eropa "berbaris" menentang "kolonialisme baru" yang dikecam pemimpin Prancis itu.

Memang, manuver predatoris Trump yang seringkali tak waras itu tak boleh didiamkan. Tapi, ada ironi besar di sini. Ketika bicara tentang imperialisme dan kolonialisme, Eropa sebenarnya bukan pihak yang paling layak memberi khotbah.

Ambil contoh Prancis sendiri. Hingga detik ini, Prancis masih menguasai belasan wilayah di seantero dunia. Banyak yang dipasarkan sebagai destinasi wisata eksotis. Guadeloupe di Karibia. Mayotte di Samudra Hindia. Secara hukum, wilayah-wilayah ini sudah jadi departemen Prancis, bagian dari Uni Eropa. Tapi pola pikir lama itu rupanya masih melekat.

Desember 2024 lalu, penduduk Mayotte wilayah seberang laut termiskin Prancis yang dilanda topan mengkritik respons pemerintah yang dianggap lamban. Macron balas menyentak.

"Kalau bukan karena Prancis," katanya dengan nada tinggi, "kalian akan berada dalam situasi yang jauh lebih kacau, 10.000 kali lebih parah."