Gizi Anak Terjamin, Nasib Guru Honor Terkatung

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jelas sebuah investasi besar. Negara ingin anak-anak tak lagi belajar dengan perut keroncongan. Tujuannya mulia, patut diacungi jempol.

Tapi, coba lihat lebih dalam. Di balik piring-piring yang mulai terisi di sekolah, ada ironi yang menusuk. Para guru honorer yang selama ini mendidik dan membentuk karakter anak-anak justru masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. Hidup mereka serba tak menentu.

Kontrasnya makin jelas mulai 1 Februari 2026 nanti. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat sekitar 32.000 pegawai baru untuk program itu sebagai PPPK. Mereka langsung dapat penghasilan layak, setara ASN. Negara bergerak cepat, terstruktur, dan terencana untuk urusan ini.

Namun begitu, di sisi lain, nasib sekitar 1,1 juta guru dan tenaga kependidikan honorer masih menggantung. Mereka menunggu kepastian yang rasanya tak kunjung datang. Angka itu mencakup guru di bawah Kemendikbud dan sekitar 450.000 guru madrasah di Kemenag.

Mereka bukan pendatang baru. Banyak yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Menjaga sekolah dan madrasah tetap hidup, seringkali dengan fasilitas seadanya dan dukungan yang minim.

Yang paling menyakitkan soal penghasilan. Hingga kini, masih banyak yang cuma terima Rp250.000 sampai Rp300.000 per bulan. Jumlah itu jauh di bawah UMR, bahkan untuk sekadar bertahan hidup saja sulit. Bandingkan dengan pegawai baru program gizi yang sejak hari pertama sudah dapat gaji pantas.

Di sinilah paradoksnya terang benderang. Negara begitu serius memastikan gizi fisik anak-anak terpenuhi, tapi seolah abai terhadap kesejahteraan para pendidiknya. Padahal, siapa yang memberi "gizi intelektual" dan membentuk karakter mereka setiap hari di kelas? Kualitas pendidikan tak cuma lahir dari program, tapi dari manusia yang menjalankannya.

Masalahnya tak berhenti di situ. Proses rekrutmen PPPK sendiri masih carut-marut. Laporan Ombudsman RI mengindikasikan banyak masalah keadilan prosedural. Ada dugaan "pengajuan siluman", nama titipan, hingga intervensi pihak tertentu.

Akibatnya, guru dengan rekam jejak pengabdian panjang sering kalah. Mereka tersisih oleh yang punya akses atau kedekatan. Ketika merit dan pengabdian dikalahkan oleh koneksi, yang runtuh bukan cuma rasa keadilan. Kepercayaan publik pada sistem pun ikut anjlok.

Pesan yang sampai ke masyarakat jadi pahit: mengabdi lama tak jaminan dihargai.

Ketimpangan ini membuka soal prioritas. Kalau negara mampu menggelontorkan anggaran besar untuk puluhan ribu pegawai baru dalam satu program, mengapa alasan anggaran selalu dipakai untuk menunda nasib guru honorer? Persoalannya mungkin bukan cuma di anggaran, tapi di keberanian menentukan mana yang lebih utama.

Dalam kontrak sosial, guru honorer sudah lama memenuhi kewajibannya. Mereka hadir di kelas, dengan segala keterbatasan, berharap suatu hari negara membalas pengabdian itu. Tapi harapan itu makin lama makin pudar.

Pemerintah harus bertindak. Audit data di Dapodik dan EMIS-Simpatika bisa jadi langkah awal. Transparansi dan meritokrasi harus jadi kenyataan, bukan sekadar slogan.

Memastikan gizi anak sekolah itu penting. Tapi menegakkan keadilan bagi guru jauh lebih mendasar. Jangan sampai kita sibuk memenuhi piring di sekolah, sementara guru-guru yang menyuapi ilmu justru hidup dalam kekosongan. Di balik setiap piring bergizi, ada pengabdian yang tak boleh terus-terusan diabaikan.