Gizi Anak Terjamin, Nasib Guru Honor Terkatung

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jelas sebuah investasi besar. Negara ingin anak-anak tak lagi belajar dengan perut keroncongan. Tujuannya mulia, patut diacungi jempol.

Tapi, coba lihat lebih dalam. Di balik piring-piring yang mulai terisi di sekolah, ada ironi yang menusuk. Para guru honorer yang selama ini mendidik dan membentuk karakter anak-anak justru masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. Hidup mereka serba tak menentu.

Kontrasnya makin jelas mulai 1 Februari 2026 nanti. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat sekitar 32.000 pegawai baru untuk program itu sebagai PPPK. Mereka langsung dapat penghasilan layak, setara ASN. Negara bergerak cepat, terstruktur, dan terencana untuk urusan ini.

Namun begitu, di sisi lain, nasib sekitar 1,1 juta guru dan tenaga kependidikan honorer masih menggantung. Mereka menunggu kepastian yang rasanya tak kunjung datang. Angka itu mencakup guru di bawah Kemendikbud dan sekitar 450.000 guru madrasah di Kemenag.

Mereka bukan pendatang baru. Banyak yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Menjaga sekolah dan madrasah tetap hidup, seringkali dengan fasilitas seadanya dan dukungan yang minim.

Yang paling menyakitkan soal penghasilan. Hingga kini, masih banyak yang cuma terima Rp250.000 sampai Rp300.000 per bulan. Jumlah itu jauh di bawah UMR, bahkan untuk sekadar bertahan hidup saja sulit. Bandingkan dengan pegawai baru program gizi yang sejak hari pertama sudah dapat gaji pantas.

Di sinilah paradoksnya terang benderang. Negara begitu serius memastikan gizi fisik anak-anak terpenuhi, tapi seolah abai terhadap kesejahteraan para pendidiknya. Padahal, siapa yang memberi "gizi intelektual" dan membentuk karakter mereka setiap hari di kelas? Kualitas pendidikan tak cuma lahir dari program, tapi dari manusia yang menjalankannya.