Gus Ipul Sambut Bupati Bungo dan Merangin, Dorong Daerah Ambil Program Sekolah Rakyat

“Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya lagi.

Siswa yang diterima berasal dari keluarga paling miskin, sesuai data DTSEN desil 1 dan 2. Verifikasinya berlapis, melibatkan pendamping PKH, dinas sosial, dinas pendidikan, sampai BPS. Baru setelah data valid, diajukan ke bupati untuk kemudian ditetapkan oleh menteri.

“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini,” ajaknya. Ia mengingatkan, penentu data adalah BPS, sementara Kemensos hanya membantu pemutakhiran bersama pemda.

Pintunya juga terbuka lebar untuk anak-anak dari komunitas adat terpencil, seperti Suku Anak Dalam. Pemerintah siap menanggung biayanya. “Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” janji Gus Ipul.

Menanggapi hal itu, Bupati Merangin M. Syukur langsung menyampaikan kesiapan lahannya. Mereka sudah siapkan dua opsi, seluas 7 dan 12 hektare. Setelah dinilai PU, lahan 12 hektare di pinggir jalan dinilai lebih ideal. Soalnya, kebutuhan minimal program ini sekitar 8 hektare.

“Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Syukur.

Pertemuan yang berlangsung cukup hangat itu juga dihadiri sejumlah pejabat penting. Dari pusat, hadir antara lain Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Radik Karsadiguna, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal. Joko Widiarto dari Pusat Data dan Informasi Kemensos juga turut mendampingi.

Dari daerah, selain kedua bupati, tampak hadir Kepala Dinas Sosial Zainuddin, Kepala Bappeda Redawati, Plt. Kepala Dinas PU Dwi Herwindo, serta sejumlah pejabat teknis lainnya. Anggota DPRD Merangin, Saiful Amri, juga turut hadir menyimak.