Netanyahu Terima Undangan Trump, tapi Batal ke Davos Takut Ditangkap ICC

Lewat sebuah cuitan di akun X-nya, @IsraeliPM, Rabu kemarin, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengonfirmasi sesuatu. Dia menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump. Isinya? Ajakan untuk bergabung dengan apa yang disebut Dewan Perdamaian Gaza.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan telah menerima undangan Presiden Donald Trump, dan akan bergabung jadi anggota Dewan Perdamaian yang terdiri dari para pemimpin dunia,"

Begitu bunyi pernyataan resmi dari kantornya.

Tapi, di balik konfirmasi itu, ada cerita lain yang bikin heboh. Netanyahu ternyata bakal absen dari acara peresmian dewan tersebut di Davos, Swiss, yang rencananya digelar Kamis (22/1). Alasannya cukup serius. Dia dikabarkan menghindari kemungkinan ditangkap.

Soalnya, pemerintah Swiss sudah angkat bicara. Mereka bilang akan menghormati surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Netanyahu. PM Israel itu dituduh terlibat kejahatan perang.

"Sebagai pihak dalam Statuta Roma, Swiss wajib bekerja sama dengan ICC,"

Kantor Keadilan Federal Swiss memberi penjelasan seperti itu kepada media Haaretz.

Lalu, Apa Sih Dewan Perdamaian Ini?

Ini adalah gagasan Trump. Bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza, dewan ini punya tugas besar. Mereka akan mengawasi proses rekonstruksi, urusan investasi, dan tentu saja, pendanaan skala besar untuk Gaza pasca-konflik. Trump sendiri yang akan memegang kendali penuh atas kepemimpinan dan komposisi anggotanya.

Kalau mau jadi anggota tetap, harganya tak main-main: setor satu miliar dolar AS, atau hampir Rp 17 triliun. Meski begitu, puluhan negara sudah menyatakan minat. Trump disebut mengundang sekitar 60 negara.

Indonesia termasuk di dalamnya. Mereka bergabung bersama tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim lain, seperti UEA, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Di sisi lain, ada juga negara-negara seperti Vietnam, Belarusia, hingga Argentina yang ikut serta.

Tokoh-tokoh penting seperti Menlu AS Marco Rubio dan mantan PM Inggris Tony Blair juga disebut-sebut akan ambil peran kunci.

Dengan skema dan ambisinya yang besar, banyak pengamat yang mulai berkomentar. Mereka bilang, dewan besutan Trump ini nantinya bisa jadi pesaing serius bagi Dewan Keamanan PBB. Memang, wacana ini masih perlu dibuktikan. Tapi gaungnya sudah terdengar di mana-mana.