Kapolri Bentuk Satuan Khusus Tangani Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak

Di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (21/1) lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak - Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO). Tak tanggung-tanggung, unit baru ini langsung dibentuk di 11 Polda dan 22 Polres. Tujuannya jelas: menangani kasus-kasus kekerasan yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan. Tak cuma itu, direktorat ini juga bakal fokus pada tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan tersebut, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi para korban.

Dalam sambutannya, Sigit berharap pembentukan direktorat ini tak berhenti di titik itu saja.

"Saya harap tidak hanya 11 Polda dan 22 Polres, namun yang lain juga bisa menyesuaikan tentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Namun saya tolong ini segera didorong di wilayah-wilayah yang memang diindikasikan banyak terjadi peristiwa," tegasnya.

Menurut Sigit, salah satu kendala besar selama ini adalah keraguan korban untuk melapor. Hal ini, tak ayal, membuat penanganan kasus berjalan lambat.

"Karena masalah apabila melapor itu ada keraguan apakah kasusnya dilayani atau diterima. Dan kadangkala melihat bahwa kasus tersebut masih menjadi aib apabila dilaporkan. Mereka juga khawatir, kalau penanganannya kurang pas, malah akan menimbulkan trauma dan jadi korban untuk kedua kalinya," ujar Listyo.

"Tidak mudah untuk membuat korban betul-betul berani melapor. Makanya, penanganannya sangat lambat atau hanya meningkat 0,2% selama dua dekade terakhir," tambahnya.

Modus TPPO: Dari Jerat Online Sampai Pengantin Pesanan

Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memang sudah seperti momok, terutama bagi pekerja migran Indonesia. Ini erat kaitannya dengan maraknya jalur ilegal yang dipakai untuk bekerja ke luar negeri. Sigit mengungkap fakta yang cukup mencengangkan: jutaan pekerja migran kita ternyata masuk ke negara lain lewat jalur yang tidak resmi.

"Dari data KP2MI, ada sekitar 5,4 juta pekerja ilegal di luar negeri, bahkan bisa lebih. Sementara yang legal gak sampai 1 juta. Disparitasnya luar biasa," papar Sigit di acara yang sama.

"Hampir setiap tahun puluhan ribu orang diselundupkan dari dan melalui Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ini tiap tahun terjadi dan jumlahnya besar," sambungnya.

Modus kejahatannya pun beragam, dan banyak yang dijalankan secara digital. Mulai dari pendekatan lewat media sosial, penipuan online, sampai dijanjikan dinikahkan.