Suriah kini memegang kendali atas sebagian besar sumber daya alamnya. Ini pertama kalinya terjadi sejak 2011. Sebuah pencapaian yang cukup signifikan, tentu saja, setelah bertahun-tahun konflik yang melelahkan.
Memang, masih ada beberapa wilayah yang otonom. Sebut saja Hasakah Utara, Kobani, dan Suwayda. Tapi menurut analisis, nilai ekonominya bagi negara tak terlalu besar. Jadi, otonomi berkelanjutan mereka kemungkinan hanya memberi dampak kecil pada situasi domestik Suriah ke depan.
Di sisi lain, posisi Ahmed Al-Sharaa terlihat semakin kokoh. Kekuasaannya sudah terkonsolidasi dengan solid, mengubur ancaman keruntuhan negara yang dulu kerap menghantui. Ancaman itu kini sirna.
Nah, memasuki tahun 2026, tantangan Al-Sharaa bergeser. Bukan lagi soal bertahan atau berperang, melainkan membangun. Dia harus beralih ke penyusunan konstitusi permanen. Artinya, meninggalkan 'mentalitas perang' yang sudah mendarah daging dan benar-benar menegakkan supremasi hukum. Itu pekerjaan rumah yang tidak mudah.
Lalu, bagaimana dengan kelompok seperti YPG (Kurdi) dan Al-Hijriah (Druze) di kantong-kantong tadi? Pilihan mereka sebenarnya tak banyak.
Artikel Terkait
Kelme Luncurkan Jersey Timnas Indonesia dengan Teknologi Jacquard dan Emblem Silikon 3D
IHSG Melemah 0,37%, Analis Soroti Potensi Koreksi dan Peluang Penguatan
BSI Gelar Festival Ramadan di Makassar, Tawarkan Diskon Umrah hingga DP 0% Kendaraan
IJTI Peringatkan Perjanjian Dagang RI-AS Ancam Media Nasional