Lewat sebuah video di akun media sosialnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, angkat bicara. Ia memberi penjelasan terkait posisi Anies Baswedan yang tidak menjadi Ketua Umum partai tersebut.
"Kenapa Anies Baswedan tidak menjadi Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat? Kenapa justru Sahrin Hamid? Ini penjelasannya…."
Menurut Nandang, keputusan ini sama sekali bukan pertanda Anies cuma dimanfaatkan, atau sebaliknya. Intinya, kata dia, Anies adalah Gerakan Rakyat itu sendiri. Begitu pula sebaliknya.
Justru, tidak menduduki posisi puncak partai dinilai sebagai langkah yang paling ideal oleh para kadernya. Dengan begitu, Anies punya ruang gerak lebih leluasa. Ia bisa tetap fokus memikirkan persoalan bangsa dan negara, sekaligus melanjutkan perannya sekarang: mendengarkan keluh kesah, harapan, dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat yang punya ekspektasi besar padanya.
Di sisi lain, peran Ketua Umum yang penuh dengan urusan organisasi, prosedural administratif, plus konsolidasi struktural partai, akan dipegang Bung Sahrin Hamid. Dia dikenal sebagai organisatoris yang sudah teruji. Tugasnya adalah memastikan partai ini benar-benar siap dan sah di mata KPU untuk menghadapi Pemilu 2029.
Nandang juga menyinggung soal kedekatan Sahrin dengan Anies. "Bung Sahrin telah lama menjadi orang kepercayaan Pak Anies," ujarnya.
Ikatan itu juga kuat dengan lingkaran relawan Anies Baswedan, termasuk Tim AMIN di Pilpres 2024 lalu. Alhasil, pembagian peran seperti ini justru diyakini bakal menguatkan partai, sekaligus masyarakat luas.
Jadi, tegas Nandang, tidak ada yang namanya saling memanfaatkan di sini. Hubungan Pak Anies dan gerakan rakyat ibarat dua sisi koin yang berbeda, tapi saling melengkapi.
"Karena itu, kepada seluruh pendukung Pak Anies Baswedan jangan ragu untuk segera bergabung dengan gerakan rakyat," ajaknya.
"Karena kita adalah keluarga besar Anies Baswedan."
[VIDEO]
Artikel Terkait
Andi Taletting Langi Resmi Pimpin IKA Ilmu Politik Unhas, Canangkan Lima Program Prioritas
Petani Papua Siap Bergabung dalam Program Cetak Sawah, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp5 Triliun
Guru Besar Hukum UI Kritik Gaya Kepemimpinan Prabowo: Presiden Dinilai Abaikan Peran Teknokrat dan Birokrasi Kemlu
Guru Besar UI Kritik Ketidakselarasan Kebijakan Luar Negeri Prabowo dengan Aspirasi Publik