Di tengah hiruk-pikuk kasus dugaan ijazah palsu yang kian panas, Presiden Prabowo Subianto seolah dihadapkan pada sebuah pilihan biner. Pilihannya, menurut sejumlah pengamat, sederhana namun berat: berdiri di pihak rakyat atau melindungi mantan presiden Joko Widodo.
Pertanyaan keras itu dilontarkan Marwan Batubara dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Senin lalu. Acara yang mengusung tema “Membedah KUHP dan KUHAP Baru, Menentukan Nasib Jokowi?” itu memang menyuguhkan pembahasan yang tajam.
Batubara tak berhenti di situ. Ia memberi peringatan yang terdengar seperti ultimatum. Jika Prabowo memilih untuk tetap membela, konsekuensinya bisa besar. Rakyat, katanya, berhak meminta sang presiden turun dengan cara yang terhormat. Alasan utamanya jelas: karena dianggap gagal membela kepentingan mereka.
Di sisi lain, ada pula yang membaca langkah pelimpahan kasus ke kejaksaan dengan sudut pandang berbeda. Said Didu, misalnya, melihatnya sebagai sebuah sinyal politik. Bisa jadi ini cara Prabowo menunjukkan siapa yang kini memegang kendali.
Artikel Terkait
Tragis di Perlintasan Sinaksak, Pelajar SMK Tewas Tertabrak Kereta
Ketika Negara Mengintip Kamar Tidur: Dilema KUHP Baru dan Perkawinan yang Dipidanakan
Dominasi NVIDIA di Pasar AI Tiongkok Diprediksi Rontok ke 8% pada 2026
Demokrasi di Balik Layar: Ketika Oligarki Mengatur Panggung Politik Indonesia