Wali Kota Madiun Ditangkap KPK, Diduga Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

Operasi tangkap tangan KPK kembali bergulir. Kali ini, yang terjaring adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Penangkapan terjadi Senin (19/1) lalu, dan langsung menjadi sorotan.

Usai diamankan, Maidi bersama puluhan orang lainnya diboyong ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka akan menjalani pemeriksaan mendalam. Dugaan sementara, kasus ini berkutat seputar fee proyek dan aliran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Prosesnya masih berlangsung panas, dan KPK punya waktu satu hari penuh untuk memutuskan status hukum para tersangka.

Maidi Tiba di KPK dengan Senyum dan Kata-Kata Singkat

Senin malam itu, suasana di sekitar Gedung KPK cukup mencekam. Wali Kota Maidi akhirnya tiba, dikawal ketat, bersama delapan orang lainnya yang ikut diamankan. Kerumunan wartawan sudah menunggu.

Saat diserbu pertanyaan, ia hanya memberikan respons singkat.

“(Kabar) baik,” ujarnya, singkat.

“Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” tambah Maidi sebelum menghilang di balik pintu gedung. Saat ini, statusnya masih sebagai terperiksa. Jam terus berdetak untuk KPK.

Dari Guru SMP Hingga Kursi Wali Kota

Sebelum namanya tersandung kasus korupsi, perjalanan karier Maidi terbilang mulus. Awalnya, ia adalah seorang guru geografi di SMP Negeri 1 Madiun. Dunia birokrasi kemudian memanggilnya.

Jabatannya beranjak naik: mulai dari Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan, lalu melompat ke posisi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Puncaknya, ia menduduki kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun selama sembilan tahun lamanya, dari 2009 hingga 2018. Pengalaman panjang di balik meja inilah yang mungkin mengantarnya memenangi Pilkada 2024 lalu. Ia berpasangan dengan Bagus Panuntun, didukung oleh koalisi besar sebelas partai.