Kementan Gelontorkan Rp3 Triliun untuk Irigasi, Rapatkan 170 Bupati Antisipasi Kemarau

Di ruang rapat utama Kementerian Pertanian, Senin (20/4/2026) lalu, suasana tampak berbeda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bukan hanya bertemu dengan stafnya, tapi juga dengan sekitar 170 bupati yang sengaja didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka hadir langsung, tak ada yang diwakilkan. Tujuannya jelas: mengonsolidasikan langkah strategis menjaga produksi pangan nasional, dengan fokus pada program irigasi dan pengembangan perkebunan.

“Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili,” tegas Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 itu.

Menurutnya, keterlibatan langsung para kepala daerah ini adalah kunci. Tanpa itu, program dari pusat bisa mandek di tengah jalan. Ia ingin memastikan segala upaya peningkatan produksi di wilayah sentra pangan benar-benar terawal dengan baik.

Nah, sebagai langkah konkretnya, Kementan menggelontorkan dana yang tak sedikit. Lebih dari Rp3 triliun dialokasikan khusus untuk penguatan sistem irigasi pertanian. Angka itu diambil dari total anggaran distribusi yang mencapai Rp12 triliun. Programnya mencakup rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah uzur, optimalisasi lahan, hingga pompanisasi dengan cakupan luas hingga 1,5 juta hektare.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Mentan Amran.

Tapi, cara bagi-baginya nggak asal rata. Amran menegaskan, distribusi anggaran ini berbasis potensi wilayah dan yang penting, komitmen pemerintah daerah setempat.

“Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.

Selain pompa, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa lainnya. Targetnya, perangkat ini bisa mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di daerah yang punya potensi untuk meningkatkan indeks pertanaman. Di sisi produksi, ada target ambisius pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare. Belum lagi bantuan benih tahan kekeringan yang terus digelontorkan, agar di lahan kering pun bisa panen dua sampai tiga kali setahun.

Lalu, bagaimana kondisi pangan kita sekarang? Amran memastikan posisinya aman. Bahkan, ia menyebutkan angka yang cukup melegakan.

“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.

Standing crop atau tanaman yang masih tumbuh diperkirakan mencapai 11 juta ton. Sementara cadangan di level rumah tangga dan horeka sekitar 12,5 juta ton. Jika dijumlah, stok itu bisa mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan. Padahal, estimasi dampak El Nino ‘hanya’ sekitar 6 bulan. “Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Tak cuma padi dan palawija, sektor perkebunan juga dapat perhatian serius. Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun, tepatnya Rp9,95 triliun, untuk periode 2026–2027. Program hibah ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete, dengan target pengembangan lahan seluas 870 ribu hektare.

“Anggarannya Rp9,95 triliun, hampir Rp10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegas Mentan Amran.

Namun begitu, Amran mengingatkan satu hal penting. Keberhasilan program bukan cuma soal besarnya anggaran yang digelontorkan. Yang paling krusial justru pelaksanaannya di lapangan. Ia bahkan membuat perbandingan yang cukup menusuk.

“Dulu waktu dijajah, kerja paksa, tidak digaji, makan seadanya, tapi produksi tebu bisa 14 ton. Sekarang sudah merdeka, ada pemerintah, ada bupati, justru turun jadi 4–5 ton. Di mana salahnya?”

Ia lalu menjawab sendiri pertanyaannya. “Nah sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus.”

Mentan juga menyoroti tanggung jawab daerah. Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan pusat mengendap begitu saja, tanpa realisasi yang berarti.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi yang diharapkan bisa lebih erat antara pusat dan daerah ini, Kementan optimis stabilitas produksi terjaga. Imbasnya, kesejahteraan petani bisa naik dan ketahanan pangan nasional pun makin kuat. Tentu, semua itu bergantung pada kerja nyata di lapangan, bukan sekadar wacana di ruang rapat.