Jusuf Kalla Dituding Picu Perpecahan, Padahal Rekam Jejaknya sebagai Juru Damai Tak Terbantahkan

Ironi yang menimpa Jusuf Kalla belakangan ini terasa begitu berat. Bayangkan, seorang lelaki yang puluhan tahun hidupnya diabdikan untuk merekatkan luka-luka konflik di negeri ini, tiba-tiba justru dituding sebagai sumber perpecahan. Ia yang biasa menjadi penengah, kini terjebak di pusaran badai polarisasi. Potongan narasi yang bertebaran di media sosial, tanpa konteks yang utuh, membuatnya bagai terdakwa di pengadilan opini publik.

Semua ini berawal dari sebuah ceramah di Masjid Kampus UGM awal Maret lalu. Tema yang dibawakan JK sebenarnya berat dan visioner: strategi diplomasi Indonesia di tengah ancaman perang regional. Tapi, siapa sangka? Rekaman itu terpotong, viral di pertengahan April, dan ditafsirkan ulang sedemikian rupa hingga berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Sang juru damai pun terseret dalam kontroversi yang justru ia basmi sepanjang kariernya.

Mengenang Sang Perekat Bangsa

Sebelum kita larut dalam polemik terkini, ada baiknya kita mundur sejenak. Ingatlah apa yang sudah dilakukan pria kelahiran Bone ini. Saat Aceh berkecamuk selama tiga dekade, saat ribuan nyawa melayang dalam konflik yang seolah tak berujung antara pemerintah dan GAM, JK memilih jalan yang tak populer: berunding.

Perjanjian Helsinki 2005 bukan cuma secarik kertas. Itu adalah bukti nyata bahwa konflik paling berdarah sekalipun bisa diakhiri dengan kesabaran dan nyali seorang negosiator.

Di Poso dan Ambon, ceritanya serupa. Ia tak datang dengan pasukan. Ia datang dengan buku-buku sejarah, pemahaman budaya, dan kesediaan mendengarkan psikologi masing-masing pihak yang bertikai.

Seperti diakuinya sendiri dalam sebuah kuliah umum di FISIP UI, ia membaca habis semua literatur tentang Ambon sebelum turun tangan. Sejarah, pola pikir, akar luka masyarakat semua dipelajarinya. Dari sanalah kemudian lahir Perjanjian Malino I dan II, tonggak perdamaian yang hingga hari ini masih dirasakan warga Maluku dan Sulawesi Tengah.

Reputasinya melanglang buana. Soka University Jepang menganugerahinya gelar Doktor Honoris Causa di bidang perdamaian. Pemerintah Jepang memberinya bintang jasa tertinggi. Namanya dikenal di koridor-koridor diplomasi Asia Tenggara sebagai mediator yang bisa dipercaya.

Bahkan setelah tak lagi menjabat wapres, perannya terus berlanjut. Ia jadi penengah di Thailand, Afghanistan, hingga Myanmar yang ruwet. Baru-baru ini, Hamas pun meliriknya untuk memediasi konflik Israel-Palestina. Kepercayaan itu tak dibangun dalam semalam, melainkan bata demi bata selama puluhan tahun.

Era Pemotongan Konteks

Nah, yang terjadi dengan ceramah UGM ini adalah fenomena khas zaman now: context cutting. Potongan video yang beredar hanya mengangkat frasa "mati syahid", tanpa menyertakan penjelasan utuh tentang apa yang sedang dibicarakan.

Padahal, dalam rekaman lengkapnya, JK sedang bercerita tentang pengalamannya mendamaikan kelompok Muslim dan Kristen di Ambon. Saat itu, kedua belah pihak sama-sama meyakini kekerasan mereka dibenarkan agama. JK sama sekali tidak mengafirmasi keyakinan itu. Justru, ia mendeskripsikannya sebagai akar masalah yang harus diluruskan.

Juru bicaranya, Husain Abdullah, menegaskan hal ini.

"Pak JK justru sedang menjelaskan bagaimana ia meluruskan keyakinan kedua kelompok yang keliru menggunakan jargon agama sebagai pembenar," jelas Husain.

Mohamad Yusuf, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM, juga angkat bicara. Ia meminta publik jangan terburu-buru.

"Silakan simak rekaman lengkapnya. Jangan hanya dari potongan yang beredar," pinta Yusuf.

Permintaan yang sederhana, tapi sering diabaikan di era ketika kecepatan share mengalahkan kecepatan verifikasi.

Suara yang Berkeberatan dan Pembelaan

Tentu, kita harus adil. Keberatan yang dilayangkan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan sejumlah organisasi Kristen lain patut didengar. Mereka merasa tersakiti dengan cara JK menceritakan konflik Ambon, khususnya penyebutan istilah "mati syahid" untuk kedua belah pihak.

Stefanus Asat Gusma, Ketua Umum Pemuda Katolik, menyuarakan harapannya.

"Kami berharap ada klarifikasi terbuka dari Pak JK," ujarnya.

Di sisi lain, banyak juga yang membela JK dengan argumen yang berbobot. Korneles, mantan Ketua Umum GMKI yang asli Maluku, bersikap tegas.

"Rekam jejak Pak JK di Ambon adalah fakta sejarah. Tanpa beliau, mungkin Maluku belum seperti sekarang," kata Korneles. Ini bukan pembelaan kosong, melainkan kesaksian dari orang yang merasakan langsung dampak perdamaian itu.

Haniffudin dari Pemuda Hidayatullah mengingatkan pentingnya konteks. Mereka menilai kegigihan JK selama ini adalah bukti nyata komitmennya pada keutuhan bangsa. Bahkan LBH Hidayatullah menyoroti kemungkinan adanya manipulasi informasi lewat pemotongan video itu.

Beberapa analis politik melihat dimensi lain. Nasky, seorang pengamat, menilai tuduhan penistaan agama terhadap JK sangat mengada-ada.

"Ini sering dipakai kelompok tertentu untuk kepentingan politik dan kekuasaan," tandasnya.

Kita tak bisa memastikan kebenaran analisis itu. Tapi dalam iklim politik kita yang kerap memanfaatkan sentimen agama, kecurigaan semacam itu wajar adanya.

Pelajaran dari Seorang Juru Damai

JK pernah berpesan, syarat jadi mediator cuma dua: paham masalahnya sampai detail, dan harus independen. Kalau sudah berpihak, hilanglah kepercayaan. Prinsip yang sederhana, tapi sulit dijalankan.

Di depan mahasiswa UI belum lama ini, ia kembali menegaskan hal serupa. Netralitas dan kepercayaan adalah fondasi mediasi. Di usianya yang ke-84, ia masih bicara perdamaian dengan semangat seorang pejuang yang paham betapa rapuhnya dunia.

Maka, melihatnya duduk di kursi terdakwa opini publik terasa janggal. Bukan berarti ia kebal kritik. Setiap orang, termasuk negarawan, harus terbuka pada koreksi.

Tapi menghakimi seorang tokoh perdamaian berdasarkan potongan video yang sengaja dilepas dari konteksnya? Itu adalah ketidakadilan yang justru mencerminkan watak konflik yang selalu ia coba tuntaskan.

Indonesia kita ini, sejujurnya, selalu berada satu langkah dari jurang perpecahan. Sejarah membuktikannya. Di momen-momen kritis, kita justru diselamatkan oleh orang-orang yang bersedia duduk di antara dua pihak yang saling benci, lalu mengajak mereka bicara.

Jusuf Kalla adalah salah satunya. Warisannya Helsinki, Malino, peran mediasi di Asia adalah warisan yang harus kita jaga. Bukan dirobek-robek oleh polemik yang lahir dari pemenggalan narasi.

Kritik itu perlu. Koreksi itu wajib. Tapi menghapus jasa puluhan tahun seorang perekat bangsa hanya karena tuduhan yang kebenarannya masih samar? Itu langkah yang terburu-buru. Dan harganya, bisa jadi terlalu mahal untuk kita bayar.

"Penulis adalah Wakil Sekretaris Bidang Hukum, Keamanan & Pertahanan PB Himpunan Mahasiswa Islam.