IMF Peringatkan Utang AS Capai 125% PDB, Butuh Penyesuaian Fiskal Terbesar

Utang Amerika Serikat sudah nyaris menyentuh angka 39 triliun dolar. Itu bukan sekadar angka, tapi kenyataan pahit yang dampaknya bakal dirasakan seluruh dunia. Menurut IMF, ini bukan cuma masalah Washington, melainkan penyakit global yang sedang menjangkit.

Di sisi lain, kondisi geopolitik memperparah keadaan. Perang di Timur Tengah dan ruang fiskal yang semakin sempit disebut-sebut sedang menguji ekonomi dunia habis-habisan. Dana Moneter Internasional memproyeksikan utang publik global bakal mencapai 99% dari PDB dunia pada 2028. Bahkan, dalam skenario terburuk, angkanya bisa melonjak drastis jadi 121% hanya dalam waktu tiga tahun.

Nah, dalam situasi ini, AS dianggap sebagai pasien paling kritis. Defisit anggarannya diprediksi bertahan di level 7,5%, sementara rasio utangnya diperkirakan menembus 125% dari PDB tahun ini. Yang lebih mengkhawatirkan, angka itu bisa mencapai 142% pada 2031.

“Ini tidak bisa menunggu selamanya,”

tegas Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, memberikan sinyal darurat kepada Kongres AS. Menurutnya, AS butuh pengetatan fiskal sekitar 4 poin persentase dari PDB.

“Tentu saja itu bukan hal yang kecil,”

katanya. Jika dilakukan, ini akan menjadi salah satu penyesuaian fiskal terbesar pada masa damai dalam sejarah modern Amerika.

Pasar pun mulai gelisah. Premi yang dulu dimiliki surat utang AS (Treasury) dibandingkan negara maju lainnya kian menyempit. Ini pertanda jelas bahwa kepercayaan investor mulai goyah.

“Ini adalah tanda bahwa pasar tidak seoptimis seperti sebelumnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar tekanan yang bisa Anda hadapi di masa depan,”

jelas Valdes. Singkatnya, pasar obligasi tak lagi pemaaf seperti dulu.

Lalu ada masalah lain yang muncul: jebakan subsidi energi. Konflik di Selat Hormuz memicu kenaikan harga BBM, yang kemudian direspons banyak pemerintah dengan subsidi besar-besaran dan pemotongan pajak. Tujuannya meredam gejolak sosial, tapi menurut IMF, langkah ini justru beracun.

“Subsidi energi berbasis luas adalah alat yang buruk. Mereka mendistorsi sinyal harga, mahal secara fiskal, dan sulit untuk dihentikan,”

ujar Valdes. Alih-alih menyubsidi harga untuk semua orang, IMF menyarankan bantuan langsung tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan. Intinya, lindungi rakyatnya, bukan harganya.

Di tengah semua hitungan suram ini, muncul secercah harapan atau justru ancaman baru bernama Artificial Intelligence (AI). IMF melihat teknologi ini sebagai kartu liar yang bisa menyelamatkan situasi. AI berpotensi mendongkrak produktivitas pemerintah, memperketat administrasi pajak untuk mengurangi kebocoran, hingga meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan pendidikan.

Namun begitu, AI adalah pedang bermata dua. Risikonya tak main-main: teknologi ini berpotensi melebarkan jurang ketimpangan, mengacaukan pasar tenaga kerja, dan merusak basis pajak penghasilan tradisional.

“Pertanyaannya, apakah sistem pajak dan perlindungan sosial kita saat ini masih layak untuk masa depan?”

tanya Valdes. Masa depan memang datang dengan hitungan utang yang menakutkan, tapi juga teka-teki baru yang harus dipecahkan.