Angka Ekonomi Menggurita, Kelas Menengah Justru Menyusut

Kecurigaan ini makin menemukan pijakannya ketika melihat angka “diskrepansi statistik” yang muncul. Pada 2022 dan 2023, angka selisih akibat ketidaksempurnaan data ini membengkak hingga sekitar Rp1.171 triliun. Jumlah itu hanya sedikit lebih rendah dari nilai konsumsi pemerintah yang sekitar Rp1.500 triliun.

Dalam kondisi normal, diskrepansi statistik seharusnya kecil, tidak signifikan. Tapi ketika angkanya membesar sedemikian rupa, validitas data pertumbuhan ekonomi jadi diragukan. Bisa dibilang, data yang dirilis BPS itu jadi sulit dipercaya.

Kedua, ada hal yang lebih mencengangkan. Di tengah kemerosotan yang dialami hampir seluruh lapisan masyarakat, kelompok kelas atas justru bertambah. Sekitar 0,02 persen atau lebih dari 56.000 orang.

Fakta ini seperti memberi sinyal terang. Kebijakan ekonomi selama pandemi dan pascapandemi (2020–2024) terlihat asimetris dan cenderung elitis. Berpihak pada kelompok atas. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakan strategis seperti Undang-Undang IKN, UU Cipta Kerja, penetapan Proyek Strategis Nasional, hingga pelemahan institusional terhadap KPK.

Jadi, ketika hampir semua lapisan masyarakat terpuruk kecuali yang di puncak, wajar saja jika klaim pertumbuhan 5 persen itu dicurigai. Serius.

Data deflator PDB triwulanan disebut-sebut memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya tidak mencapai 5 persen. Tapi, soal itu akan kita bahas di lain waktu.

Pada akhirnya, Indonesia tampaknya tak hanya berhadapan dengan masalah ketimpangan yang kian lebar. Kita juga mungkin sedang menghadapi krisis kredibilitas data ekonomi.

Tanpa data yang akurat dan bisa dipercaya, kebijakan ekonomi yang dibuat hanya akan berdiri di atas ilusi statistik. Bukan di atas realitas kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.

000