Senator Papua Kritik Lembaga Baru: Papua Butuh Dialog, Bukan Birokrasi

Yang lebih disayangkan, sebagai anggota DPD RI, ia mengaku sama sekali tak pernah diajak bicara serius oleh pimpinan KEP OKP. Padahal, ada 24 anggota DPD dan 18 anggota DPR RI dari enam provinsi di Papua yang seharusnya jadi ujung tombak aspirasi. "Kami ini dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kok justru dikesampingkan?" ucapnya.

Alih-alih membentuk komite atau badan baru yang tambun, Paul punya usulan lain. Ia mengusulkan pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua. Persoalan di sana terlalu kompleks untuk ditangani badan dengan kewenangan terbatas. "Papua itu butuh Menko. Bukan simbol. Bukan wakil. Harus setingkat menteri," tekanannya kuat. Bahkan, ia membayangkan sebuah Menko Otonomi Khusus yang mengurusi wilayah-wilayah khusus seperti Papua, Aceh, DKI, dan Yogyakarta agar kebijakan tak diseragamkan secara buta.

Kritik-kritiknya ini, Paul tegaskan, bukan berasal dari amarah semata. Ini soal tanggung jawab moral. Sebagai negarawan dan Mananwir pemimpin adat tertinggi dengan mandat seumur hidup ia merasa wajib menyuarakan kebenaran. "Saya ini disumpah pakai kitab suci. Kalau saya tidak bicara jujur, Tuhan Yesus marah," katanya dengan nada serius.

Sejarah panjang menunjukkan Jakarta sering bersikap "buta dan tuli" terhadap Papua. Namun begitu, Paul juga mengingatkan masyarakat Papua agar tak larut dalam apatis. Ia mengaitkan kegagalan ini dengan kebijakan masa lalu yang tak peka budaya, seperti Operasi Koteka 1975. "Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan yang disamakan dengan daerah lain," tegasnya.

Di akhir pembicaraan, ada pesan khusus untuk Presiden Prabowo Subianto. Paul meyakini sang Presiden adalah negarawan yang tulus dan mau mendengar. "Pak Presiden orang baik. Kalau beliau dengar suara jujur dari Papua, saya yakin Papua ke depan bisa lebih baik," ujarnya penuh harap.

Harapannya satu: Presiden membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan asli rakyat Papua. Tanpa perantara politik yang kerap mengaburkan suara. Demi masa depan Papua, dan tentu saja, Indonesia menuju 2045. "Kunci Indonesia emas itu satu: dengar jeritan rakyat di semua daerah, termasuk Papua," pungkasnya.