“Ketika ditanya wartawan Kompas TV soal ijazah Jokowi, Damai Hari Lubis tidak berani menjawab tegas. Padahal sebelumnya ia dengan percaya diri menyebut ijazah Jokowi diduga palsu. Ini kontradiksi yang sangat telanjang di hadapan publik,”
kata Rahman.
Menurutnya, kritik yang tidak diikuti keberanian mempertanggungjawabkannya secara hukum justru merusak kualitas demokrasi. Kritik terhadap penguasa itu sah, tapi harus punya data, konsistensi, dan tentu saja, nyali.
“Kalau kritik hanya dipakai sebagai alat tekanan politik, lalu berhenti ketika berhadapan dengan kekuasaan, itu bukan keberanian sipil. Itu oportunisme,”
ujarnya tanpa tedeng aling-aling.
Peristiwa ini, lanjut Rahman, harus jadi pelajaran. Publik perlu lebih jeli membedakan mana aktivisme yang tulus dan mana yang cuma manuver sesaat untuk kepentingan tertentu.
“Rakyat jangan terus-menerus dijadikan penonton dari drama politik. Aktivis seharusnya berdiri di atas prinsip, bukan tunduk ketika berhadapan dengan tokoh yang sebelumnya diserang,”
pungkasnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan atau klarifikasi lebih lanjut dari Eggi Sudjana maupun Damai Hari Lubis menyangkut kritikan tersebut.
Artikel Terkait
Menhub Imbau Maskapai Tingkatkan Kewaspadaan Terkait Konflik Timur Tengah
BSI Bone Luncurkan Program Bone Berhaji, Diapresiasi Bupati
Ali Larijani Dipercaya Kendalikan Iran Usai Kematian Khamenei dalam Serangan
Bupati Tinjau Persiapan Lahan 300 Hektare untuk Kampung Produktif di Bone