Oleh: Lidya Thalia.S
Jakarta Suara Dino Patti Djalal terdengar serius. Mantan Wakil Menlu RI itu bicara dari London, menyoroti gelombang ketegangan baru antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran. Menurutnya, eskalasi kali ini berbau panjang. Dan dampaknya bisa menjalar jauh, mengganggu stabilitas kawasan bahkan dunia.
Yang bikin prihatin, semua ini terjadi di bulan Ramadan. Sasaran serangan? Sebuah negara dengan penduduk mayoritas Muslim. “Ini bukan sekadar konflik terbatas,” ujar Founder FPCI itu.
“Ada indikasi bahwa tujuan serangan kali ini bukan hanya membatasi kapasitas nuklir Iran, tetapi juga berpotensi melemahkan pemerintahan di Teheran.”
Pernyataannya itu diterima redaksi pada Minggu, 1 Maret 2026.
Kalau dinamika seperti ini terus berlanjut, Dino memprediksi berbagai instrumen akan dikerahkan. Politik, ekonomi, sampai keamanan. Dan Iran? Jangan harap mereka akan diam saja. Negeri itu punya jejaring yang luas.
“Artinya, konflik ini berisiko meluas dan melibatkan aktor-aktor lain di luar Iran dan Amerika Serikat,” jelasnya.
Di sisi lain, Dino menegaskan satu hal penting: penggunaan kekuatan militer harus tetap merujuk pada hukum internasional. Kegagalan di meja perundingan, dalam pandangannya, bukanlah alasan otomatis untuk menyerang.
“Kalau setiap kebuntuan diplomasi dijawab dengan serangan militer, maka stabilitas global akan semakin rapuh. Ini preseden yang berbahaya,” tegasnya.
Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?
Belakangan ramai wacana agar Indonesia turun tangan jadi mediator. Dino menyambutnya dengan hati-hati. Menurutnya, langkah semacam itu perlu dikaji secara realistis. Mediasi dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar bukan main-main. Butuh kesiapan diplomatik matang dan modal kepercayaan dari semua pihak.
“Yang paling penting bagi Indonesia saat ini adalah menegaskan posisi secara jelas, tegas, dan konsisten terhadap prinsip perdamaian serta hukum internasional,” ungkapnya.
Prinsip bebas aktif, lanjut Dino, harus tetap jadi pijakan. Itu harga mati. “Kita tidak boleh kehilangan arah. Prinsip bebas aktif berarti kita berpihak pada perdamaian dan keadilan internasional, bukan pada kepentingan kekuatan tertentu.”
Setiap langkah diplomasi, ujarnya, wajib mempertimbangkan kepentingan nasional kita sendiri. Juga dampak jangka panjangnya bagi stabilitas kawasan.
Pandangan-pandangan ini diharapkannya bisa memicu diskusi publik yang sehat. Sebuah upaya untuk merumuskan sikap Indonesia di tengah dunia yang rasanya makin panas dan tak pasti.
Editor: Redaktur TVRINews
Artikel Terkait
BPJPH Belajar Tata Kelola Lab ke BPOM untuk Perkuat Sertifikasi Halal
Putra Bupati Malang Buka Suara Usai Dilantik Jadi Kepala DLH
TVRI Buka Pendaftaran Tempat Nonton Bareng Piala Dunia 2026
Bareskrim Bongkar Aliran Rp 124 Miliar Narkoba Disamarkan Sebagai Amal dan DP Mobil