Kuota Haji Jadi Ladang Rente: Modus Yaqut yang Rugikan Ratusan Jemaah

Transaksi ilegal pun merajalela. Travel haji khusus jumlahnya ratusan, sementara kuota bonus cuma 10.000 kursi. Menurut penelusuran aparat, travel yang ingin dapat kuota harus membayar sejumlah uang kepada oknum pejabat. Nilainya bervariasi, dari USD 2.600 sampai USD 7.000 per jemaah. Pembayaran ini jadi "kunci" untuk mendapatkan kursi. Padahal, kuota haji adalah hak negara. Dilarang keras diperjualbelikan. Tidak ada istilah "harga kuota" dalam aturan mana pun.

Rantai uangnya berlanjut. Setelah dapat kuota, travel lalu menjual paket "berangkat cepat" dengan harga selangit. Harganya mahal, tentu saja, untuk menutup biaya beli kuota ilegal tadi, plus biaya operasional dan tentu saja, keuntungan si travel sendiri. Akhirnya, dari kebijakan menteri yang satu ini, oknum pejabat menikmati manfaat ekonomi. Negara dirugikan secara hukum. Jemaah reguler dirugikan haknya. Sementara pejabatnya asyik menikmati rente kekuasaan dengan cara yang tidak sah bahkan haram menurut ajaran agamanya sendiri.

Kasus ini memenuhi semua unsur korupsi: penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan, menguntungkan pihak tertentu, dan merugikan warga negara. Titik.

Namun begitu, ada saja upaya untuk mengalihkan isu. Seolah-olah ini cuma soal administrasi. Atau dikatakan ini cuma konflik internal organisasi. Itu semua fallacy, pengalihan isu yang tidak menyentuh substansi. Korupsi tidak perlu menunggu hitungan kerugian negara dari BPK dulu. Ini adalah kejahatan jabatan, titik.

Kasus ini jadi bukti nyata bagaimana diskresi kekuasaan, bila lepas dari kendali hukum dan etika, bisa berubah jadi mesin korupsi yang efisien. Ironisnya, pelakunya adalah menteri yang justru diberi amanah untuk membangun akhlak bangsa. La kok menterinya sendiri yang tidak punya akhlak. Akhlaknya benar-benar hina dina.

Dulu, sebelum jadi menteri, teriaknya keras sekali: NKRI HARGA MATI. Sekarang, kita jadi bertanya-tanya. Maksudnya apa ini? NYURI KUOTA HAJI RI HARGA MATI?