Mur Kendor di Jembatan Republik: Satgas Kuala dan Ilusi Penanganan Bencana

- Minggu, 04 Januari 2026 | 07:20 WIB
Mur Kendor di Jembatan Republik: Satgas Kuala dan Ilusi Penanganan Bencana

Tapi mari kita berhenti sejenak. Lihat dengan kacamata orang awam saja. Tidak perlu jadi ahli teknik untuk bertanya.

Pertama, soal penanggulangan bencana yang mendasar: distribusi bantuan, pengungsian, makanan. Apakah ini sudah beres? Faktanya, hingga kini masih ada 370 ribu lebih orang mengungsi, 1.154 meninggal, dan 165 hilang.

Kedua, bencana ini kan banjir dan longsor yang berulang. Kalau muara dikeruk, berapa lama akan bertahan sebelum kembali penuh lumpur? Lagi-lagi, akal sehat biasa saja cukup untuk mempertanyakannya.

Ketiga, kenapa akar masalahnya tidak disentuh? Ini kan bencana ekologis. Kerusakan lingkungan di hulu. Kenapa tidak ada upaya menghentikan aktivitas perusak di sana?

Tak perlu operasi militer besar-besaran untuk ini. Cukup buat kebijakan tegas dan tegakkan hukum. Prabowo sendiri pernah bikin Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang menyita jutaan hektar kebun sawit ilegal. Tapi tanah sitaan itu tidak dihutankan kembali, malah diberikan ke PT Agrinas Palma untuk dikelola. Mirip nasionalisasi diam-diam.

Saya jujur saja bengong dengan kebijakan Satgas Kuala ini. Mungkin saya yang kurang informasi. Tapi setelah tanya ke beberapa kawan jurnalis, tak satu pun bisa jelaskan dengan gamblang apa urgensi sebenarnya.

Ini jadi tipikal kebijakan rezim sekarang: memberi makan anak yang sudah kenyang; mengeruk lumpur yang akan datang lagi; menertibkan hutan hanya untuk menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan lain.

Atau contoh lain: mendirikan koperasi dengan modal dipaksakan dari pinjaman bank. Parahnya, militer dan PT Agrinas Pangan malah membangunkan gudang senilai 2,5 miliar untuk koperasi yang belum jalan itu. Jadi belum mulai usaha sudah punya utang.

Saya berusaha paham. Ini sebenernya untuk apa sih? Satu hal yang tak pernah dilakukan pemerintahan ini adalah pengkajian mendalam berdasarkan keahlian dan kompetensi teknis.

Semua ini cuma akan menghamburkan uang negara yang sebenarnya tak kita punya. Ingat kasus jembatan Bailey yang bautnya dikatakan dicuri? Ternyata itu buah dari konstruksi yang serampangan. Saya sampai berpikir keras dan geram. Kalau cuma pasang baut saja tidak becus, apa pantas dipercaya mengelola negara sekompleks ini?

Pertanyaan itu pahit, memang. Sepanjang setahun terakhir, saya amati betul pemerintahan ini. Hasilnya? Saya merasa tertekan. Ternyata saya tidak sendiri. Seorang psikolog di media sosial bercerita, dalam seluruh karirnya, baru dua orang yang datang karena stres memandang situasi negara.

Mungkin metafora terbaik untuk menyambut tahun 2026 adalah ini: kita seperti truk Republik yang muatannya berat sekali, harus melintasi jembatan yang baut-bautnya tidak terpasang dengan baik. Atau kalau pun terpasang, mur-murnya sudah kendor.

Seperti itulah keadaan kita sekarang.


Halaman:

Komentar