Hari pertama di balik meja wali kota, dan Zohran Mamdani sudah membuat gebrakan. Jumat, 2 Januari 2026, tak lama setelah dilantik, ia langsung menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan sejumlah kebijakan kontroversial dari era pendahulunya, Eric Adams. Langkah cepat ini, yang di antaranya mencabut dukungan formal kota terhadap Israel, langsung memantik badai reaksi.
Intinya, semua arahan wali kota yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 resmi dicabut. Kebijakan yang lebih tua masih berlaku, kecuali nanti diubah. Tapi dampaknya langsung terasa. Salah satu yang terkena adalah perintah yang melarang lembaga pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi dari Israel. Lalu, ada juga arahan yang mengadopsi definisi antisemitisme yang luas yang mengkategorikan kritik tertentu terhadap Israel sebagai tindakan antisemit ikut dibatalkan.
Reaksi dari pihak yang merasa dirugikan pun datang hampir seketika. Kementerian Luar Negeri Israel, lewat unggahan media sosial, tak ragu menuding Mamdani menyulut api antisemitisme.
On his very first day as @NYCMayor, Mamdani shows his true face: He scraps the IHRA definition of antisemitism and lifts restrictions on boycotting Israel.
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 2, 2026
This isn’t leadership. It’s antisemitic gasoline on an open fire.
Tak hanya dari pemerintah asing, kritik juga datang dari dalam negeri. United Jewish Appeal (UJA) Federation of New York, misalnya, menyayangkan keputusan itu. Mereka menilai langkah Mamdani membalikkan perlindungan penting yang sudah ada.
Namun begitu, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang tidak disentuh Mamdani: Kantor Kota untuk Penanggulangan Antisemitisme yang dibentuk Adams. Kantor itu akan tetap beroperasi. Sebuah keputusan yang mungkin dimaksudkan untuk meredam kritik.
Dalam konferensi persnya, Mamdani berusaha meluruskan duduk persoalan. Ia menekankan komitmennya untuk melindungi warga Yahudi New York.
"Melindungi warga Yahudi New York akan menjadi fokus pemerintahan saya," tegasnya.
Ia membela pencabutan itu sebagai upaya mendapatkan titik awal yang bersih. "Tindakan terhadap perintah eksekutif ini memberi kami sebuah titik awal yang bersih untuk mulai bekerja menghadirkan era baru bagi warga New York," ujar Mamdani.
Ia berjanji pemerintahannya akan aktif memerangi kebencian dan polarisasi. "Pemerintahan saya akan ditandai oleh pemerintah kota yang tanpa lelah memerangi kebencian dan perpecahan," lanjutnya, seraya menambahkan bahwa upaya konkret melawan antisemitisme tetap menjadi bagian dari agenda.
Di sisi lain, langkah cepat Mamdani ini justru mendapat pujian dari kalangan pegiat hak sipil. Donna Lieberman, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, menyoroti waktu penerbitan kebijakan lama itu. Menurutnya, aturan-aturan itu terkesan sebagai manuver menit terakhir pemerintahan Adams yang dirancang untuk membungkam pandangan politik yang berseberangan.
Lieberman mengatakan, tidak heran jika pemerintahan baru bergerak cepat untuk mencabutnya.
Artikel Terkait
Waspada Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di Sejumlah Wilayah Sulawesi Selatan
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem untuk Aceh dan Sumut
Kematian Bos Kartel El Mencho Picu Gelombang Kekerasan di Meksiko
LPDP Perketat Pengawasan, 600 Penerima Beasiswa Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran