Menurut pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf, Iran punya alasan kuat baik secara hukum maupun moral untuk melawan tekanan AS dan Israel. Baginya, tidak ada pilihan lain. Sebagai pihak yang kerap menjadi korban, hanya diam tentu sebuah kehinaan. Mereka harus bertindak untuk menjaga martabat.
“Dalam bahasa Persia, ada istilah ‘sya’an’. Artinya kurang lebih martabat atau kehormatan,” jelas Faisal dalam sebuah wawancara.
“Apa yang dilakukan Iran sekarang ini adalah upaya menjaga kehormatan mereka. Sebagai bangsa, sebagai ahli waris peradaban besar, mempertahankan martabat adalah sebuah keharusan.”
Pernyataan itu disampaikannya dalam program Perspektif One on One, Kamis lalu.
Di sisi lain, Faisal melihat dukungan internal justru menguat di Iran, sementara situasi di kubu AS dan Israel berbeda. Rakyat mereka sendiri banyak yang protes. Sebuah polling Reuters belum lama ini, misalnya, menunjukkan tingkat kepuasan publik AS terhadap Donald Trump hanya menyentuh 26 persen.
Fakta di lapangan semakin jelas. Demo besar-besaran di AS melibatkan jutaan orang. Bahkan, sejumlah politisi di tingkat negara bagian mulai menyuarakan penolakan terbuka. Yang menarik, beberapa di antaranya sampai mengibarkan bendera Iran lawan yang selama ini digambarkan sebagai musuh.
“Perang ini justru membangun citra positif Iran,” ujar Faisal.
“Di berbagai negara, termasuk Indonesia, isu Sunni-Syiah sudah tidak terlalu menonjol. Iran tampil simpatik sebagai korban. Dulu mereka dianggap hanya melawan Israel, kekuatan super power di Timur Tengah. Sekarang, mereka berhadapan dengan dua kekuatan sekaligus: AS sebagai super power dunia, dan Israel. Dan Iran ternyata bisa mengimbangi.”
Menurutnya, perlawanan Iran akan terus berlanjut. Mereka tidak akan berhenti sebelum AS dan Israel benar-benar menghentikan agresinya. Tuntutan Iran jelas: hentikan semua serangan, termasuk di Lebanon dan Irak.
“Koalisi milisi di Irak sudah turun tangan. Begitu pula Hizbullah di Lebanon, dan terakhir Al Qudsiyah di Yaman,” paparnya.
“Sementara Hamas dan Jihad Islam mungkin tinggal menunggu waktu saja. Kita tahu Al Aqsa ditutup sejak akhir Februari, dan rencananya penutupan ini akan berlangsung sampai pertengahan April.”
Faisal juga menyoroti peran Donald Trump. Ia menilai Trump bisa disebut sebagai presiden AS paling berjasa bagi Israel setelah Harry Truman. Salah satu jasanya yang paling mencolok adalah pengakuan atas Yerusalem baik bagian barat maupun timur sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu punya dasar hukum di Israel, yaitu Jerusalem Basic Law tahun 1980. Di sisi AS, ada Jerusalem Embassy Act yang jadi pijakannya.
“UU itu ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995,” jelas Faisal.
“Jadi sebenarnya punya dasar hukum yang kuat. UU itu mewajibkan presiden yang sedang menjabat untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.”
Tapi, ada catatan. Dalam UU tersebut terdapat klausul yang memperbolehkan penundaan setiap enam bulan jika langkah pemindahan dinilai terlalu sensitif dan berisiko memicu konflik. Selama bertahun-tahun, para presiden AS memilih opsi ini: menunda.
Donald Trump akhirnya yang melakukannya, setelah juga menunda di periode pertamanya. Bagi Faisal, Trump telah membantu menghancurkan rezim yang sejak awal bersikap anti-Zionis, seperti Iran.
“Propaganda soal nuklir Iran itu bagian dari upaya mendiskreditkan,” tegasnya.
“Tujuannya agar dunia percaya bahwa Iran adalah ancaman bagi perdamaian. Bagi Israel, ada doktrin ‘keamanan mutlak’ dalam bahasa Ibrani ‘bita khan’. Mereka akan melakukan apa pun demi keamanan negara, karena sejak awal negara ini lahir di tengah permusuhan.”
Artikel Terkait
Ledakan Petasan di Balon Udara Blitar Tewaskan Pemuda, Lukai Dua Anak
Perindo Sultra Kurban Lima Sapi untuk Warga Kurang Mampu di Kendari
Atta Halilintar Sebar 12 Ekor Sapi Kurban ke Sejumlah Daerah di Jawa Barat
Ria Ricis Buka Suara soal Operasi Hidung: Bukan demi Estetika, tapi karena Gangguan Pernapasan Akibat Tulang Bengkok