Tito Karnavian: Keuchik Kunci Percepatan Bantuan Rumah Rusak di Aceh

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian punya pesan khusus untuk para kepala daerah. Ia mendorong mereka untuk memaksimalkan peran keuchik atau kepala desa. Tujuannya satu: mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana. Tanpa data yang akurat dan cepat, kata Tito, penyaluran bantuan pemerintah akan tersendat.

“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data,” ujar Mendagri dalam sebuah rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Kamis lalu.

“Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” jelasnya.

Rapat itu sendiri digelar usai Presiden meninjau langsung kondisi hunian di daerah tersebut.

Menurut Tito, bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah sudah jelas skemanya. Lewat BNPB, rumah rusak ringan bisa mendapat bantuan Rp 15 juta. Untuk kerusakan sedang, angkanya naik jadi Rp 30 juta. Nah, kalau bangunannya rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah akan mengupayakan huntara atau huntap. Ada juga fasilitas dana tunggu hunian buat warga yang terdampak.

Namun begitu, semua skema bantuan itu mentok kalau datanya nggak kelar-kelar.

Dalam laporannya kepada Presiden, Tito mengaku terus mendesak para gubernur untuk mempercepat proses ini. Beberapa daerah, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dinilainya sudah bergerak cepat. Tapi Aceh tampaknya masih perlu dikebut.

“Mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kunci pertama justru ada di tangan bupati dan wali kota.

Persoalannya nggak sederhana. Saat berkunjung ke Aceh Utara beberapa waktu lalu, Tito menemui kendala nyata: banyak data kependudukan yang hilang terbawa banjir. Hal ini tentu menyulitkan verifikasi. Di sinilah peran keuchik dianggap krusial. Mereka yang paling tahu kondisi warganya di lapangan bisa mengisi kekosongan data awal itu.

Data dari desa kemudian bisa dilaporkan bertahap ke bupati untuk diverifikasi, dengan melibatkan Kapolres dan Kajari setempat.

“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” terang Tito.

“Silakan data masuk, kemudian diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan.”

Ia memberi contoh sukses dari Tapanuli Selatan. Di sana, karena pendataan berjalan lancar, bantuan langsung cair. Warga pun perlahan bisa meninggalkan pengungsian dan memulai perbaikan rumah mereka. Itulah bukti nyata bahwa kecepatan data adalah penentu utama.

“Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya menutup permintaan.

Rapat penting itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi lain. Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menlu Sugiono. Hadir pula CEO BPI Danantara Rosan Roeslani serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.