Ramalan Prabowo di Papua: Sawit, Banjir, dan Warisan Bencana

Suaranya tegas, kalimatnya pendek, bak perintah yang sudah final. Saat berdiri di hadapan para gubernur dan bupati pertengahan Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan yang terdengar seperti keputusan mutlak. “Daerah Papua harus ditanam kelapa sawit untuk BBM, tebu dan singkong untuk etanol,” ucapnya.

Bagi banyak yang mendengar, kalimat itu bukan sekadar instruksi. Rasanya lebih mirip ramalan buruk. Atau bahkan, cetak biru sebuah bencana yang sedang disusun.

Jauh dari keramaian istana, Asep Komarudin dari Greenpeace Indonesia duduk di depan komputernya. Di layar, peta digital Papua dipenuhi titik-titik merah yang menyebar bagai luka. “Untuk memenuhi ambisi itu, jutaan hutan alam Papua harus hilang,” katanya, dengan nada datar namun penuh keyakinan. Data yang ia rujuk dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat cukup mencengangkan: 94 konsesi sawit telah menguasai lebih dari 1,3 juta hektar tanah Papua. Yang ironis, menurut laporan tersebut, perkebunan-perkebunan itu hanya dikuasai segelintir korporasi yang dekat dengan penguasa.

Ramalan itu ternyata bukan wacana kosong. Di ujung selatan Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke, prediksi itu sudah menjadi kenyataan pahit yang berjalan hampir dua tahun. Di distrik-distrik seperti Jagebob, Tanah Miring, Muting, dan Eligobel, air yang datang bukan lagi berkah, melainkan kutukan. Banjir rutin menenggelamkan lahan pertanian dan rumah-rumah warga. Mereka yang diwawancarai tim advokasi punya tudingan jelas: penyebabnya adalah penggundulan hutan di hulu sungai untuk perkebunan tebu dan sawit.

“Masyarakat adat diposisikan sebagai penghalang pembangunan atau penerima ‘kompensasi’, bukan pemilik sah tanah dan hutan,” ujar Tigor Hutapea dari Pusaka Bentala Rakyat.

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), lanjutnya, sering cuma formalitas belaka. Dilakukan tanpa informasi yang utuh, dalam relasi kuasa yang sudah timpang dari awal.

Sementara itu, di layar komputer Asep, angka-angka dari Sumatera berkedip-kedip. Data BNPB hingga 16 Desember 2025 mencatat bencana ekologis yang mengerikan: 1.030 nyawa melayang, 205 orang hilang, lebih dari 7.000 terluka, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 68,8 triliun. Semua ini akibat deforestasi masif untuk sawit dan industri ekstraktif lainnya. “Presiden Prabowo tidak belajar dari bencana Sumatera,” katanya dengan nada prihatin.

Lalu, mengapa pola yang sama hendak diulang di Papua?

Greenpeace punya jawaban yang gamblang. Ketika Sumatera dan Kalimantan sudah hancur, Papua kini diarahkan menjadi ‘frontier’ baru, perbatasan terakhir yang akan dieksploitasi dengan cara yang nyaris identik. Riset mereka menunjukkan sebagian besar konsesi sawit di Papua justru berada di kawasan berhutan, termasuk hutan primer dan wilayah bernilai konservasi tinggi. Proses pembukaan lahannya pun sering dilakukan jauh sebelum kebun itu produktif, meninggalkan kerusakan ekologis yang permanen.

Paradoksnya, semua ini terjadi di saat Indonesia sedang getol-getolnya menggaungkan komitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060. Menyebut sawit sebagai jalan menuju swasembada energi, menurut Greenpeace, adalah ilusi kebijakan. Bioenergi berbasis sawit justru bisa memperparah krisis iklim jika emisi dari perubahan tata guna lahan diperhitungkan. “Ini solusi palsu,” tegas mereka.

Di Merauke sendiri, rasa tidak aman sudah jadi teman sehari-hari. Proyek yang melibatkan ribuan personel militer itu, menurut berbagai laporan, diwarnai tekanan dan ancaman mulai dari oral, fisik, hingga psikis. Hutan alam seluas lebih dari 22.680 hektar telah lenyap dalam waktu singkat. Itu semua terjadi tanpa persetujuan masyarakat adat dan perizinan kelayakan yang memadai.

Tim Advokasi Solidaritas Merauke pun mendesak Prabowo untuk meralat pernyataannya. Mereka menuntut penghentian proyek-proyek industri ekstraktif di Papua, mengakhiri ‘serakahnomics’, memulihkan hak masyarakat adat, dan menetapkan status bencana nasional untuk tragedi di Sumatera agar korban tertangani dengan baik.

Dari istana, hanya ada satu pernyataan singkat yang terdengar. Sementara dari tanah Papua, yang terdengar adalah gemuruh air bah yang menyapu ladang, bisikan daun-daun terakhir di hutan yang sekarat, serta suara-suara tua yang bertanya: warisan apa sesungguhnya yang sedang disiapkan untuk anak-cucu mereka? Ramalan Presiden, atau warisan bencana?