Ramalan Prabowo di Papua: Sawit, Banjir, dan Warisan Bencana

Lalu, mengapa pola yang sama hendak diulang di Papua?

Greenpeace punya jawaban yang gamblang. Ketika Sumatera dan Kalimantan sudah hancur, Papua kini diarahkan menjadi ‘frontier’ baru, perbatasan terakhir yang akan dieksploitasi dengan cara yang nyaris identik. Riset mereka menunjukkan sebagian besar konsesi sawit di Papua justru berada di kawasan berhutan, termasuk hutan primer dan wilayah bernilai konservasi tinggi. Proses pembukaan lahannya pun sering dilakukan jauh sebelum kebun itu produktif, meninggalkan kerusakan ekologis yang permanen.

Paradoksnya, semua ini terjadi di saat Indonesia sedang getol-getolnya menggaungkan komitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060. Menyebut sawit sebagai jalan menuju swasembada energi, menurut Greenpeace, adalah ilusi kebijakan. Bioenergi berbasis sawit justru bisa memperparah krisis iklim jika emisi dari perubahan tata guna lahan diperhitungkan. “Ini solusi palsu,” tegas mereka.

Di Merauke sendiri, rasa tidak aman sudah jadi teman sehari-hari. Proyek yang melibatkan ribuan personel militer itu, menurut berbagai laporan, diwarnai tekanan dan ancaman mulai dari oral, fisik, hingga psikis. Hutan alam seluas lebih dari 22.680 hektar telah lenyap dalam waktu singkat. Itu semua terjadi tanpa persetujuan masyarakat adat dan perizinan kelayakan yang memadai.

Tim Advokasi Solidaritas Merauke pun mendesak Prabowo untuk meralat pernyataannya. Mereka menuntut penghentian proyek-proyek industri ekstraktif di Papua, mengakhiri ‘serakahnomics’, memulihkan hak masyarakat adat, dan menetapkan status bencana nasional untuk tragedi di Sumatera agar korban tertangani dengan baik.

Dari istana, hanya ada satu pernyataan singkat yang terdengar. Sementara dari tanah Papua, yang terdengar adalah gemuruh air bah yang menyapu ladang, bisikan daun-daun terakhir di hutan yang sekarat, serta suara-suara tua yang bertanya: warisan apa sesungguhnya yang sedang disiapkan untuk anak-cucu mereka? Ramalan Presiden, atau warisan bencana?