Ketika Banjir Melanda, Perempuan Menanggung Beban yang Tak Terlihat

Banjir itu lebih dari sekadar air yang datang dan surut. Ia seperti cermin retak yang memantulkan ketimpangan sosial yang selama ini kita abaikan. Baru-baru ini, di penghujung 2025, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kembali dilanda. Dan seperti biasa, dalam riuh penanganan darurat, suara dan beban perempuan sering kali tenggelam.

Dampaknya bagi mereka tidak proporsional. Ini bukan cuma soal perbedaan biologis, lho. Posisi sosial, ekonomi, dan kultural yang sudah timpang sejak awal, membuat kerentanan mereka berlapis-lapis saat krisis menghantam.

Beban Ganda di Tengah Genangan

Data dari lapangan cukup jelas. Perempuan mengalami apa yang disebut dampak ganda. Mereka terdampak langsung oleh banjir, sekaligus harus memikul tanggung jawab pengasuhan, merawat keluarga, dan menjadi tulang punggung pemulihan sosial setelahnya. Menurut sejumlah laporan, di banyak lokasi pengungsian di Sumatera, perempuan dan anak-anak bisa mencapai 60 persen dari total pengungsi. Ironisnya, justru akses mereka ke layanan yang aman dan layak seringkali paling terbatas.

Risiko di tempat pengungsian itu nyata dan mengkhawatirkan. Kekerasan berbasis gender, pelecehan, hilangnya privasi semua mengintai. Tata ruang pengungsian darurat kerap abai pada kebutuhan spesifik gender. Bayangkan: tenda campur, toilet tanpa pemisah, pencahayaan minim, pengawasan yang longgar. Kondisi itu ibarat membuka pintu lebar-lebar bagi potensi kekerasan.

Belum lagi urusan kesehatan reproduksi yang kerap dianggap sekunder. Kebutuhan mendasar seperti pembalut, air bersih untuk sanitasi, ruang menyusui yang privat, atau layanan darurat untuk ibu hamil, seringkali tak masuk dalam prioritas logistik awal. Perempuan yang sedang haid, hamil, atau menyusui terpaksa bertahan di tempat sempit dan kotor. Dampaknya? Infeksi, komplikasi kesehatan, bahkan trauma psikis yang bisa bertahan lama.

Bagi perempuan penyandang disabilitas atau yang sudah lanjut usia, situasinya jauh lebih pelik lagi. Evakuasi saja sudah jadi perjuangan berat, apalagi bertahan di posko yang desainnya tidak memikirkan aksesibilitas. Mereka seringkali hanya bisa bergantung pada keluarga atau relawan yang sendiri juga sedang terdampak.

Di Balik Kerentanan: Kebijakan yang "Buta"

Akar masalahnya sebenarnya cukup jelas: perspektif gender yang absen dalam tata kelola bencana. Selama ini, penanganan kita cenderung mengklaim diri "netral gender". Namun dalam praktiknya, netralitas semu itu justru bias dan menguntungkan kelompok yang sudah dominan.

Lihat saja bagaimana kebijakan atau SOP penanggulangan bencana kerap disusun tanpa data terpilah tidak ada breakdown berdasarkan gender, usia, atau disabilitas. Alhasil, kebutuhan spesifik perempuan tak pernah terbaca dengan baik dalam perencanaan. Padahal, respons bencana yang abai gender sudah terbukti memicu lonjakan kekerasan, penyakit, dan kemiskinan pascabencana.

Di tengah krisis iklim yang makin sering memicu banjir bandang, pendekatan lama seperti ini jelas tak lagi memadai. Ketidakadilan ini bukan kecelakaan atau nasib malang semata. Ia adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang tidak inklusif sejak awal.

Posko Ramah Perempuan: Bukan Sekadar Fasilitas Tambahan

Lalu, solusi mendesaknya apa? Salah satunya adalah menyediakan posko pengungsian yang benar-benar ramah perempuan. Ini bukan lagi wacana atau sekadar pelengkap, tapi sudah jadi standar minimum kemanusiaan.

Seperti apa bentuknya? Area tidur terpisah antara perempuan dan laki-laki, itu wajib. Toilet terpisah dengan penerangan yang terjaga 24 jam. Harus ada jalur yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Pengawasan aktif, mungkin lewat patroli malam berbasis warga, juga perlu.

Dan jangan lupakan paket kebersihan menstruasi, pos kesehatan reproduksi dengan tenaga bidan, serta ruang konseling yang privat. Ini semua adalah komponen esensial.

Yang tak kalah penting adalah siapa yang mengelola. Ketika perempuan dilibatkan dalam struktur pengelolaan posko minimal 30 persen sensitivitas terhadap kebutuhan sesama pengungsi perempuan biasanya meningkat drastis. Konflik soal distribusi bantuan pun bisa diredam. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan, dapur umum yang dikelola kelompok perempuan cenderung lebih rapi, higienis, dan adil dalam membagikan makanan.

Melihat Perempuan Sebagai Pilar Ketangguhan

Namun begitu, pendekatan responsif gender tidak boleh berhenti pada perlindungan pasif. Perempuan harus dilihat sebagai agen perubahan, sebagai pilar ketangguhan dalam mitigasi dan pemulihan.

Di komunitas-komunitas rawan banjir, sebenarnya mereka sudah lama punya pengetahuan lokal yang kaya. Mereka paham pola air, mengenali tanda-tanda alam, dan punya strategi bertahan hidup turun-temurun. Sayangnya, pengetahuan ini sering diabaikan dalam perencanaan formal.

Melibatkan mereka dalam edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, hingga pengawasan daerah aliran sungai, bisa memperkuat ketahanan lokal secara signifikan. Di Sumatera Utara, kolaborasi semacam ini sudah mulai dilakukan dan menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pemberdayaan semacam ini juga jadi strategi pencegahan kekerasan. Ketika perempuan punya posisi tawar dan suara dalam pengambilan keputusan, risiko eksploitasi di pengungsian bisa ditekan. Proses pemulihan sosial pun berjalan lebih adil.

Langkah Ke Depan: Dari Darurat Menuju Sistem

Ke depan, urusan gender dalam penanggulangan bencana harus jadi arus utama kebijakan, bukan sekadar respons insidental saat darurat. Pemerintah daerah perlu punya Rencana Aksi Daerah yang konkret untuk perlindungan perempuan dalam bencana. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana, dinas pemberdayaan perempuan, dan layanan kesehatan harus diperkuat benar-benar diperkuat, bukan sekadar rapat koordinasi.

Di tingkat nasional, perspektif ini harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Tanpa komitmen sistemik ini, banjir akan terus berulang sebagai peristiwa alam yang dampaknya ditanggung secara tidak setara. Dan seperti biasa, kelompok yang paling rentan akan paling merasakan beratnya.

Banjir mungkin datang secara alamiah, tanpa memilih-milih korban. Tapi sistem dan kebijakan kitalah yang, secara tidak adil, kerap menentukan siapa yang paling terpukul. Ujian keadilan sosial sesungguhnya bukan diukur saat air mulai surut. Tapi dilihat dari bagaimana negara hadir memastikan bahwa setiap langkah pemulihan berjalan dengan aman, manusiawi, dan setara bagi semua.