Prabowo Tolak Bantuan Asing, Aceh Malah Terima Bantuan dari Malaysia

Entah apa yang ada di pikiran Presiden Prabowo. Dengan tegas, ia menolak bantuan luar negeri untuk korban banjir di Sumatra. Alasannya, Indonesia masih mampu menangani sendiri. Kabarnya, pemerintah bahkan sudah menyiapkan anggaran hingga 60 triliun rupiah untuk menanggulangi bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

Kebijakan itu langsung diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian. Ia pun menolak bantuan dari Malaysia, negeri jiran kita.

Tapi, tidak semua pihak patuh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, punya sikap berbeda. Ia menyatakan Aceh tetap menerima bantuan dari Malaysia untuk penanganan banjir dan longsor yang melanda wilayahnya.

Bantuan itu sudah tiba. Sekitar tiga ton obat-obatan, pakaian, dan makanan, plus tim tenaga medis seperti dokter dan perawat yang dikirim organisasi kemanusiaan dari Kuala Lumpur. Semua barang itu akan dibagikan ke sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak.

Tak hanya itu. Ada juga donasi pakaian senilai sekitar Rp2 miliar atau setara 500 ribu ringgit Malaysia yang disumbangkan seorang konglomerat sana melalui komunitas Aceh di Malaysia.

Beda presiden, beda kebijakan. Coba kita ingat saat tsunami besar menghantam Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Kala itu, Presiden SBY justru membuka pintu lebar-lebar bagi bantuan asing. Respons dunia pun datang dengan cepat.

Tak kurang dari 56 negara mengirimkan personel SAR, tim medis, logistik, hingga dana rekonstruksi. Bantuan internasional itu bukan cuma untuk kebutuhan darurat, tapi juga mendukung pemulihan jangka panjang memperbaiki infrastruktur, layanan kesehatan, sampai pendidikan. Kerja sama global saat itu menjadi kunci percepatan pemulihan Aceh.

Secara teknis, alasan menerima bantuan asing sebenarnya sederhana. Pertama, kapasitas lokal sering kewalahan di hari-hari pertama. Kebutuhan alat berat, tim penyelam, obat-obatan, atau tenda darurat bisa melampaui stok yang ada.

Kedua, bantuan luar negeri tak selalu bermuatan politik. Banyak organisasi internasional dan NGO yang bekerja dengan prinsip netral, fokusnya cuma menyelamatkan nyawa.

Yang ketiga, ini soal rasa kemanusiaan universal. Ketika negara lain mengulurkan tangan, itu adalah simbol bahwa solidaritas mengatasi batas-batas politik. Para ahli kerap menekankan pendekatan solidaritas bukan sekadar amal yang tetap menghormati kedaulatan negara penerima.

Kerja sama antarnegara saat bencana sebenarnya sudah jadi hal biasa. Lihat saja gempa dahsyat di Turkiye dan Suriah awal 2023 lalu. Ratusan tim SAR asing berdatangan, lengkap dengan peralatan dan logistik, membantu operasi penyelamatan di saat-saat paling kritis.

Pengalaman serupa terlihat di Haiti 2010 atau Nepal 2015. Respons internasional terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Intinya, bantuan dari luar jika dikelola dengan baik bisa mempercepat penyelamatan dan pemulihan secara signifikan.

Nah, sejumlah pakar punya pendapat serupa. Prof. Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, berulang kali menyatakan Indonesia memang punya pengalaman panjang menghadapi bencana. Tapi bencana berskala besar dan simultan sering melampaui kapasitas nasional, terutama di masa-masa awal yang disebut golden time.

Menurutnya, menerima bantuan asing bukan tanda kelemahan. Bencana di Sumatra sering bersifat multihazard banjir, longsor, cuaca ekstrem terjadi bersamaan. Infrastruktur rusak, akses terbatas. Dalam kondisi seperti itu, dukungan alat berat dan teknologi dari luar jadi sangat krusial.

Pakar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, menegaskan bahwa menerima bantuan saat bencana tidak melanggar kedaulatan. Menolak bantuan tanpa alasan darurat yang jelas justru bisa dianggap mengabaikan kewajiban kemanusiaan. Ia mengingatkan, Indonesia sendiri kerap membantu negara lain saat mereka tertimpa musibah. Secara etis dan diplomatis, wajar jika kita juga membuka diri.

Pendapat senada datang dari Dr. Eko Teguh Paripurno, mantan pejabat BNPB. Ia menyebut tanpa bantuan internasional, pemulihan Aceh pascatsunami akan memakan waktu jauh lebih lama dengan korban yang mungkin lebih besar. Aceh justru bangkit lebih cepat berkat kolaborasi global.

Sementara Prof. Budi Susilo Supandji, ahli kebijakan publik, menambahkan bahwa bantuan asing tak hanya untuk fase darurat. Teknologi mitigasi, sistem peringatan dini, dan penguatan ketahanan komunitas juga butuh dukungan dari luar.

Dengan banyaknya dukungan dari pakar, wajar jika publik bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya di balik penolakan Prabowo? Apakah ada kekhawatiran bahwa pihak asing akan menemukan fakta lain di lapangan misalnya soal perluasan perkebunan sawit yang ugal-ugalan, yang diduga turut memperparah banjir? Ataukah sekadar ingin menjaga image Indonesia agar tidak dianggap lemah dan miskin?

Selama ini, Prabowo memang gencar berkampanye bahwa Indonesia itu kaya, kuat, dan hebat. Baru-baru ini, ia bahkan berkomitmen menyumbang 1 miliar dolar AS untuk konservasi hutan tropis di Brasil. Ia juga tak segan mengeluarkan triliunan rupiah untuk membeli pesawat dan alutsista canggih.

Tapi di sisi lain, ada realita pilu yang tak terelakkan. Irine Wardani, reporter CNN Indonesia yang melaporkan langsung dari pelosok bencana di Aceh pada 17 Desember 2025, menangis. Ia tak kuasa menahan air mata melihat orang dewasa dan anak-anak yang tidak mendapat makanan selama 'beberapa hari'.

Sayangnya, mungkin laporan itu tak sampai ke meja Prabowo. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.