Banjir Sumatera 2025: Saat Hutan Dibabat, Rakyat Dibayangi Air Bah

Oleh: Bobby Ciputra

Ribuan orang tenggelam di Sumatera. Tragedi itu bukan hanya duka bagi Indonesia. Ini adalah alarm yang berdering keras untuk Manila, Dhaka, Lagos untuk seluruh Global South. Di sana, kapitalisme ekstraktif telah mengubah lanskap hidup menjadi zona pengorbanan.

Angkanya sungguh mencengangkan. Hingga 5 Desember 2025, BNPB mencatat korban jiwa mencapai 867 orang. Lebih dari lima ratus lainnya masih hilang, entah di mana. Yang mengungsi? Jumlahnya luar biasa: 835.000 lebih. Bayangkan, hampir setara dengan seluruh penduduk Bhutan. Mereka bukan sekadar angka di laporan. Mereka adalah keluarga yang porak-poranda.

Infrastrukturnya hancur total. Coba bayangkan: 405 jembatan putus, 270 puskesmas dan rumah sakit rusak, 509 sekolah terendam. Ini bukan sekadar statistik bencana biasa. Ini lebih mirip pembantaian terhadap daya hidup oleh sebuah sistem yang, jujur saja, lebih menghargai kayu, sawit, dan batu bara ketimbang nyawa manusia.

Aceh menanggung beban paling berat. 349 meninggal, 175 hilang. Sumut menyusul: 321 jiwa melayang, 134 belum ditemukan. Sumbar pun hancur lebur dengan 227 korban dan 213 orang yang lenyap. Di Aceh saja, lebih dari 2,2 juta orang di 3.310 desa merasakan dampaknya. Air mungkin surut, tapi yang tertinggal adalah lumpur tebal dan masa depan yang terkubur.

Semua ini bukan kebetulan. Ini puncak gunung es dari kegagalan puluhan tahun. Hutan yang dulu menyerap hujan, kini gundul. Sungai yang dulu tenang, kini meluap bagai tsunami. Bencana ini punya ibu: model ekonomi ekstraktif yang selama dua dekade menjual hutan sebagai komoditas.

Pemerintah menyebut "Siklon Tropis Senyar" sebagai biang keladi, sebuah bencana alam di luar kendali. Tapi data dan sejarah bicara lain. Akar masalahnya adalah perusakan sistematis: tutupan hutan yang dibabat, alih fungsi lahan besar-besaran, dan izin-izin korporasi yang dilegalkan negara. Rakyat kecil di hilir yang akhirnya membayar mahal untuk pertumbuhan ekonomi dan ekspor komoditas.

Jadi, banjir besar Desember 2025 di Sumatera ini lebih dari sekadar musibah hidrometeorologi. Ini adalah bencana ekologis terbesar se-Asia Tenggara tahun ini. Sebuah titik balik kritis yang memaksa kita memandang wajah buruk tata kelola lingkungan, ketimpangan struktural, dan kontradiksi geopolitik Indonesia terlepas dari segala citra mentereng sebagai penjaga hutan tropis dunia.

Grafik Kehancuran yang Tak Pernah Diam

Bencana banjir "buatan manusia" ini dipicu oleh satu hal: deforestasi massal. Selama 20 tahun terakhir, grafik kehilangan hutan di Sumatera menunjukkan pola yang konsisten dan mengerikan. Ratusan ribu hektar hutan primer setiap tahunnya berubah jadi konsesi sawit, tambang, dan pulp.

Ambil contoh tahun 2012. Sumatera kehilangan lebih dari 413.200 hektar hutan dalam setahun. Lalu 2015, 335.100 hektar lenyap. Itu setara dengan 4.700 lapangan sepak bola yang hilang setiap harinya. Sejak itu, rata-rata lebih dari 200.000 hektar terus menguap tiap tahun.

Sekarang, ada 1.907 Izin Usaha Pertambangan aktif beroperasi di seantero Sumatera. Hutan seluas 2,45 juta hektar yang mestinya jadi spons raksasa penyerap air kini jadi lahan tandus milik perusahaan. Menurut Global Forest Watch, Aceh, Sumut, dan Sumbar telah kehilangan 7.569 mil persegi hutan sejak 2000. Luasannya lebih besar dari negara bagian New Jersey di AS.

Seperti diingatkan para ahli, hutan hujan berfungsi seperti spons. Begitu dia hilang, tak ada lagi yang memperlambat laju hujan deras. Maka, ketika hujan lebat mengguyur akhir 2025, air langsung meluncur deras, membawa lumpur dan sisa-sisa tebangan, menghantam permukiman warga miskin di hilir.

Jadi, siapa pelaku utamanya? Perusahaan besar dan konglomerat agribisnis yang memegang izin di era puncak deforestasi. Mereka harus bertanggung jawab. Ini bukan cuma soal hujan. Ini soal kapitalisme ekstraktif yang mengorbankan ekosistem demi mengisi pundi-pundi oligarki.

Arena Perebutan Pengaruh Global

Ekspansi kelapa sawit adalah pendorong utama deforestasi selama 20 tahun ini. Yang mengkhawatirkan, Sumatera mengalami peningkatan deforestasi akibat sawit sebanyak 3,7 kali lipat pada 2022 dibanding 2020.

Memang, sektor sawit ini tulang punggung. Kontribusinya 4,5% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja lebih dari 16,2 juta orang. Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar dunia, kuasai 54% pasar global.

Di sisi lain, peta permintaan global bergeser. Cina kini melampaui Uni Eropa dan India, menjadi importir terbesar sawit Indonesia. Pangsa pasar mereka naik dari 11% (2013) jadi 14% (2022). Kalau digabung, Cina dan India menyerap 75% dari ekspor sawit Indonesia yang terkait dengan deforestasi.

Konsumsi dalam negeri juga melonjak, dari 32% produksi pada 2018 menjadi 44% di 2022 separuhnya lebih untuk biodiesel. Di sini ironinya makin kental: Eropa menuntut Indonesia lindungi "paru-paru dunia", sementara bank-bank mereka membiayai deforestasi yang memicu bencana. Kolonialisme iklim berbalut retorika hijau.

Negara-negara utara maunya gimana? Mereka ingin Indonesia lestarikan hutan untuk kredit karbon, tapi di saat bersamaan tetap rajin mengimpor sawit, kayu, dan mineral hasil perusakan hutan. Indonesia disuruh korbankan pembangunan ekonominya demi tujuan iklim global, tapi tak dapat dukungan memadai untuk beralih dari industri ekstraktif.

Respons internasional pun berdatangan. PBB, WHO, Amnesty International, hingga negara-negara seperti Iran, Pakistan, dan UEA menawarkan bantuan. Namun, respons pemerintah yang disampaikan Menkretneg Prasetyo Hadi terasa lebih seperti formalitas. Hangat-hangat tahi ayam.

Penolakan Indonesia untuk menetapkan status darurat nasional hanya masuk akal jika dilihat dari kacamata ekonomi politik. Sebab, deklarasi darurat akan membuka pintu bagi pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap industri-industri yang selama ini mendongkrak pertumbuhan.

Dari kacamata saya sebagai seorang sosialis demokrat, bencana ini membongkar kontradiksi mendasar model pembangunan kita. Kita tak bisa lagi membangun kapitalisasi dengan cara melikuidasi fondasi ekologis.

Kita tak bisa menanam kembali pohon sementara izin penebangan masih berlaku. Kita mustahil memulihkan daerah aliran sungai jika konsesi tambang terus merangsek ke hulu. Yang kita butuhkan sekarang adalah transformasi struktural, penegakan keadilan ekologis, dan aliansi solidaritas internasional yang nyata.

Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)