Mantan Sekjen BUMN Bongkar Morowali: Ini Bukan Investasi, Tapi Perampokan Legal

Mantan Sekjen Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, tak main-main. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyebut kawasan industri IMIP di Morowali bukan sekadar proyek investasi. Menurutnya, itu adalah "pusat perampokan aset negara yang dilegalisasi pemerintah dan dilindungi penguasa."

Pernyataan keras itu meluncur menyusul kunjungan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke bandara IMIP. Kunjungan itu sendiri sudah memantik polemik, lantaran bandara berstatus internasional itu ternyata beroperasi tanpa pemeriksaan bea cukai, imigrasi, maupun karantina. Sungguh aneh, bukan?

Lebih Parah dari Freeport?

Bagi Said Didu, yang pernah menjabat Staf Khusus Menteri ESDM, bahaya IMIP jauh melampaui Freeport. "Morowali itu jauh lebih berbahaya dan lebih tinggi nilai perampokannya daripada Freeport," tegasnya.

Ia membeberkan perbedaan mendasar. Freeport beroperasi normal, membayar pajak, royalti, dan cukai kepada negara. Sementara IMIP, dapat privilege luar biasa: bebas pajak, bebas cukai, bebas memasukkan tenaga kerja asing, dan bebas impor mesin. Kawasan seluas 4.000 hektar itu bebas fiskal.

"Freeport beroperasi normal, bayar PNBP, bayar cukai, bayar pajak, bayar semua. Ini (IMIP) tidak ada sama sekali, tidak ada pemasukan buat negara,"

Mental Pengkhianat dan Ironi BUMN

Nada bicaranya semakin panas. Said Didu menyebut para perancang kebijakan ini punya mental pengkhianat. Alasannya jelas. Di lokasi yang sama, BUMN seperti Antam dan Vale sudah puluhan tahun beroperasi. Mereka selalu untung dan berkontribusi ke negara, tanpa fasilitas khusus sedikitpun.

"Bayangkan, BUMN di sebelahnya tidak dibekali fasilitas negara, padahal ada di situ. Tapi kau kasih semua ke China, gitu, swasta,"

Suaranya terdengar emosional saat mengungkapkan hal ini.

Bandara dan Pelabuhan yang "Bebas"

Dari pengamatannya selama 15 kali kunjungan sejak 2015, Said Didu membongkar fakta lain yang lebih mencengangkan. Bandara internasional itu hanyalah puncak gunung es. Pelabuhan khusus IMIP, yang hanya berjarak beberapa mil dari jalur laut internasional, juga sama. Tak ada pengawasan.

"Tidak ada yang bisa memeriksa. Pelabuhan khusus. Bayangkan, 30 kapal per hari keluar masuk di pelabuhannya yang tidak ada yang bisa memeriksa,"

Kedalaman 18 meter di jalur itu, katanya, bahkan memungkinkan kapal berukuran sangat besar untuk masuk. Ini tentu mengundang tanda tanya besar soal keamanan.

Sorotan pada Peran Luhut

Said Didu tak sungkan menyebut nama. Luhut Binsar Pandjaitan disebutnya sebagai "Duta Besar China di Indonesia", karena dianggap sangat kuat mendorong kemudahan bagi investasi China.

"Karena dulu apa pun, saya sampai sering menyatakan, kalau ada hambatan, lapor ke saya. Berarti dia punya otoritas yang mengalahkan otoritas negara sampai sekarang,"

Ia juga mengkritik proses perizinan yang menurutnya cacat hukum. Izin smelter IMIP diterbitkan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) terlebih dahulu, padahal UU Minerba mensyaratkannya.

Gaji Fantastis untuk Tenaga Kerja Asing

Masalah lain yang disoroti adalah tenaga kerja. Ribuan pekerja kasar didatangkan dari China untuk pekerjaan yang mestinya bisa dilakukan lokal. Yang memprihatinkan, gaji mereka fantastis.

Tukang sapu bisa dapat Rp16-17 juta per bulan. Bahkan tukang batu digaji Rp25 juta. Said Didu membandingkannya dengan gaji seorang kolonel yang dengan tunjangan pun sekitar Rp20 juta.

"Coba bayangkan... Di mana nasionalisme orang yang menyusun kebijakan itu?"

Kisah di Balik Pergantian Menteri

Menurut pengakuannya, ada konspirasi tingkat tinggi. Dua menteri diganti pada 2016 karena dianggap menghalangi IMIP. Menteri ESDM Sudirman Said dicopot karena menolak meresmikannya. Sementara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diganti karena menolak memberi izin bandara khusus.

"Jonan bilang, 'Tidak usah, nanti saya bangunkan bandara Morowali, dibesarkan, dijadikan status internasional.' Sudah dikasih APBN, tapi Jonan diganti, Budi Karya kasih izin,"

Peringatan untuk Kedaulatan

Bagi Said Didu, kedatangan Sjafrie ke Morowali bisa jadi tanda. Mungkin negara mulai ingin mengambil kembali kedaulatannya yang sempat "diserahkan" ke China. Namun ia mengingatkan, pola serupa terlihat di Weda Bay, Mempawah, dan beberapa kawasan industri lain di Kalimantan.

Ia juga melontarkan peringatan keras untuk pemerintahan baru.

"Pak Prabowo akan menghadapi SOPB: Solo, oligarki, parpol, bintang (perwira tinggi), dan partai. Kalau ini berhasil menumbangkan Prabowo, maka negara Indonesia hilang,"

Desakannya jelas: audit menyeluruh terhadap IMIP, cabut semua fasilitas istimewa, dan kembalikan ke operasi normal. "Bersyukurlah bahwa kotak Pandora perampokan sumber daya alam yang dibikin rezim Jokowi terbuka," pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak IMIP maupun Luhut Binsar Pandjaitan belum memberikan tanggapan.