Bencana Nasional: Rakyat Terlantar, Pemerintah Diam

✍🏻 Fauzan Inzaghi

Pertanyaan yang terus menggantung: status bencana nasional, mau sampai kapan, Pak Prabowo? Apa rakyat harus bilang, "Biar kami pulih sendiri saja, pemerintah tak usah repot. Kami ini bukan rakyat Indonesia, ya?"

Angkanya sungguh memilukan. Sudah 1.301 jiwa melayang. Hampir 600 orang masih hilang, entah di mana. Yang terluka hampir 5.000. Bayangkan, lebih dari 80 ribu rumah hancur. Dampaknya meluas ke 51 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Banyak daerah terputus sama sekali, terisolasi dari bantuan.

Di lapangan, ceritanya jauh lebih pahit dari sekadar angka. Menurut sejumlah saksi, di beberapa titik, bau busuk mayat sudah tak tertahankan. Masyarakat setempat, yang juga korban, tak punya daya untuk mengurusnya.

Anak-anak terpaksa minum air banjir yang dicampur teh, supaya rasa lumpurnya tak begitu terasa. Itu pun kalau ada tehnya.

Kelaparan melanda. Situasi ini memaksa orang mengambil beras dari toko sembako yang juga kebanjiran. Beras berlumpur itu mereka cuci dulu, lalu dimasak. Pilihan lain nyaris tidak ada.

Tim SAR? Jujur saja, sangat terbatas. Baik personel maupun peralatannya. Akhirnya, yang terjadi adalah "korban membantu korban" – sebuah inisiatif putus asa dari mereka yang sama-sama terdampak.

Obat-obatan? Jangan ditanya. Keadaannya jauh lebih parah.

Kita bahkan belum bicara soal kerugian materi dan proses rekonstruksi nantinya. Yang jelas, bencana ini sudah jadi sorotan dunia. Banyak negara menawarkan bantuan. Ada kabar pemerintah menolak dengan alasan masih mampu. Benar atau tidak, kabar itu perlu dicek ulang.

Dan percayalah, yang kita lihat di media sosial mungkin cuma sepuluh persen dari kesengsaraan yang sesungguhnya.

Dengan semua fakta mengerikan ini, satu hal yang sulit dicerna: pemerintah masih enggan menetapkan status "bencana nasional".

Entah karena anggaran terbatas, ada hal yang ditutupi, atau alasan lain yang tak dipublikasikan.

Ini bukan soal pemerintah tidak bekerja sama sekali. Tapi keadaan di lapangan benar-benar menyedihkan. Beberapa kawan saya harus jalan kaki puluhan kilometer hanya untuk dapat beras atau Indomie. BBM langka, transportasi lumpuh. Dan mereka bukan satu dua orang, tapi puluhan ribu.

Di sisi lain, desakan dari berbagai pihak seolah masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Masyarakat seperti dianggap pengemis yang terlalu banyak minta.

Mungkin rakyat harus bilang sebaliknya agar didengar: "Kami tidak butuh bantuan pemerintah. Urus saja urusanmu. Biar kami pulih sendiri. Mungkin, bagi kalian, kami bukan lagi rakyat Indonesia."

Tapi pemerintah tahu risikonya, kan, kalau rakyat sudah bersikap seperti itu? Risikonya adalah keutuhan republik ini, Pak!

Ya Allah, gerakkanlah hati para pemimpin kami.