Di Balik Forum Perdamaian: Ketika Diplomasi Indonesia Justru Mengukuhkan Penjajahan

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang punya prinsip jelas: menolak penjajahan. Konstitusi kita dengan tegas menyatakan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tapi, lihatlah apa yang terjadi sekarang. Di tengah hiruk-pikuk tragedi kemanusiaan di Palestina, sikap kita justru mulai dipertanyakan. Apakah keberpihakan itu masih utuh, atau malah mulai kabur oleh permainan kata-kata diplomasi global?

Nah, coba kita perhatikan. Indonesia cukup aktif terlibat dalam berbagai forum dan skema "perdamaian" yang digagas Barat, termasuk konsep Board of Peace. Ini perlu kita kritisi, bukan tanpa alasan. Bukan soal kita mengirim senjata atau tentara ke Israel. Bukan itu. Masalahnya, keterlibatan kita bisa memberi legitimasi politik pada sebuah skema yang, jujur saja, sama sekali tidak menyentuh akar masalah Palestina: penjajahan.

Ini soal perdamaian yang salah alamat.

Kita harus jernih melihatnya. Konflik Palestina-Israel bukanlah pertikaian dua pihak yang setara. Ini adalah penjajahan, sudah puluhan tahun berjalan. Ada perampasan tanah, pembunuhan warga sipil, blokade, dan genosida yang sistematis. Jadi, setiap upaya "perdamaian" yang menyamakan posisi penjajah dan yang dijajah, itu namanya memutarbalikkan fakta.

Forum-forum ala Barat itu biasanya ramai bicara stabilitas, rekonstruksi, dan dialog. Tapi mereka dengan nyaman mengabaikan satu fakta pokok: Israel tetap dibiarkan sebagai kekuatan pendudukan. Di sinilah letak persoalannya. Kehadiran negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam forum semacam itu seringkali bukan berfungsi menekan si penjajah. Malah, kita jadi pelengkap untuk memberi legitimasi internasional pada skema yang timpang.

Bahayanya justru di sini. Dukungan itu tidak selalu berupa peluru atau rudal. Kadang, ia datang dalam bentuk yang lebih halus: duduk di meja perundingan yang sejak awal sudah salah.

Legitimasi bisa lebih berbahaya daripada peluru.

Bayangkan. Ketika Indonesia ikut serta dalam skema perdamaian yang dirancang oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini membela Israel, secara tidak langsung kita membantu membuat penjajahan itu terlihat sah, rapi, bahkan manusiawi. Ini bukan sikap netral. Ini adalah keberpihakan yang disamarkan dengan bahasa yang indah.

Yang lebih ironis, semua ini sering dibungkus dengan narasi kemanusiaan yang menyentuh. Padahal, bantuan kemanusiaan tanpa tekanan politik kepada penjajah hanya jadi pereda rasa bersalah dunia internasional. Bukan solusi. Gaza diberi bantuan agar tetap bisa bertahan hidup, bukan agar bisa merdeka.

Kalau korban terus diminta bersabar, sementara pelaku kejahatan dilindungi oleh sistem internasional, apa yang kita jaga sebenarnya? Bukan perdamaian. Tapi status quo penjajahan itu sendiri.

Ini ujian moral buat negeri Muslim terbesar di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, seharusnya Indonesia memainkan peran moral yang lebih tegas. Bukan sekadar simbolik. Palestina bagi kita bukan cuma isu politik luar negeri biasa. Ini soal akidah, keadilan, dan amanah sejarah yang berat.

Tapi nyatanya? Keberanian politik sering kalah oleh pertimbangan diplomasi yang rumit. Kita hadir di forum, keluarkan pernyataan normatif, tapi gerak kita tetap dalam koridor yang ditentukan kekuatan global. Akibatnya, posisi kita jadi terasa ambigu. Di pidato menolak penjajahan, tapi dalam praktiknya ikut menopang mekanisme yang justru melanggengkannya.

Sejarah nanti tak hanya akan mencatat siapa penindasnya. Tapi juga siapa yang diam, yang berkompromi, atau yang membantu menormalisasi kezaliman.

Palestina sebenarnya tak butuh bahasa-bahasa baru tentang perdamaian. Mereka butuh keberanian dari dunia, terutama negeri-negeri Muslim, untuk menyebut penjajahan ya sebagai penjajahan. Dan untuk berpihak pada pembebasan, bukan pada stabilitas palsu.

Indonesia dihadapkan pada pilihan. Tetap tegak berdiri pada amanat konstitusi dan nurani umat, atau larut dalam skema global yang menjadikan kata 'perdamaian' sebagai wajah baru dari penjajahan yang lama.

Karena dalam catatan sejarah, dukungan yang paling berbahaya seringkali bukan yang terang-terangan membela kezaliman. Melainkan yang diam-diam membuat kezaliman itu terlihat sah dan dapat diterima.

Selvi Sri Wahyuni, M.Pd