Indonesia dikenal sebagai bangsa yang punya prinsip jelas: menolak penjajahan. Konstitusi kita dengan tegas menyatakan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tapi, lihatlah apa yang terjadi sekarang. Di tengah hiruk-pikuk tragedi kemanusiaan di Palestina, sikap kita justru mulai dipertanyakan. Apakah keberpihakan itu masih utuh, atau malah mulai kabur oleh permainan kata-kata diplomasi global?
Nah, coba kita perhatikan. Indonesia cukup aktif terlibat dalam berbagai forum dan skema "perdamaian" yang digagas Barat, termasuk konsep Board of Peace. Ini perlu kita kritisi, bukan tanpa alasan. Bukan soal kita mengirim senjata atau tentara ke Israel. Bukan itu. Masalahnya, keterlibatan kita bisa memberi legitimasi politik pada sebuah skema yang, jujur saja, sama sekali tidak menyentuh akar masalah Palestina: penjajahan.
Ini soal perdamaian yang salah alamat.
Kita harus jernih melihatnya. Konflik Palestina-Israel bukanlah pertikaian dua pihak yang setara. Ini adalah penjajahan, sudah puluhan tahun berjalan. Ada perampasan tanah, pembunuhan warga sipil, blokade, dan genosida yang sistematis. Jadi, setiap upaya "perdamaian" yang menyamakan posisi penjajah dan yang dijajah, itu namanya memutarbalikkan fakta.
Forum-forum ala Barat itu biasanya ramai bicara stabilitas, rekonstruksi, dan dialog. Tapi mereka dengan nyaman mengabaikan satu fakta pokok: Israel tetap dibiarkan sebagai kekuatan pendudukan. Di sinilah letak persoalannya. Kehadiran negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam forum semacam itu seringkali bukan berfungsi menekan si penjajah. Malah, kita jadi pelengkap untuk memberi legitimasi internasional pada skema yang timpang.
Bahayanya justru di sini. Dukungan itu tidak selalu berupa peluru atau rudal. Kadang, ia datang dalam bentuk yang lebih halus: duduk di meja perundingan yang sejak awal sudah salah.
Legitimasi bisa lebih berbahaya daripada peluru.
Bayangkan. Ketika Indonesia ikut serta dalam skema perdamaian yang dirancang oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini membela Israel, secara tidak langsung kita membantu membuat penjajahan itu terlihat sah, rapi, bahkan manusiawi. Ini bukan sikap netral. Ini adalah keberpihakan yang disamarkan dengan bahasa yang indah.
Yang lebih ironis, semua ini sering dibungkus dengan narasi kemanusiaan yang menyentuh. Padahal, bantuan kemanusiaan tanpa tekanan politik kepada penjajah hanya jadi pereda rasa bersalah dunia internasional. Bukan solusi. Gaza diberi bantuan agar tetap bisa bertahan hidup, bukan agar bisa merdeka.
Artikel Terkait
Gus Ipul Tinjau SRMA, Dengar Langsung Kisah Murid yang Hidupnya Berubah
Anggota DPRD Kupang Ditahan, Terancam Pasal KDRT dan Perlindungan Anak
KPK Buka Suara: Gaji Tak Merata hingga Persepsi Korupsi sebagai Hak Istimewa
KPK Naikkan Batas Hadiah yang Tak Perlu Dilaporkan, Kini Rp 1,5 Juta