DPR Desak Menteri Kehutanan Buka Nama Perusahaan Pemicu Banjir, Jawabannya: Harus Izin Presiden Dulu

Rapat di Senayan Memanas, Menteri Kehutanan Didesak Buka Nama Perusahaan Pemicu Banjir

Suasana rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis lalu, sempat tegang. Pemicunya, penolakan sang menteri untuk mengungkap nama-nama 12 perusahaan yang diduga kuat menjadi biang kerok banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera.

Alasannya? Raja Juli bersikukuh harus mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto dulu. Argumen ini langsung disambut kritik pedas dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

Melati dari Fraksi Gerindra tak sungkan menyindir. Ia menilai menteri terkesan melempar "bola panas" ke atas, ke meja presiden.

Kritik serupa datang dari bangku PDIP. Sonny T Danaparamita awalnya menyoroti keengganan menteri mengakui praktik illegal logging sebagai pemicu bencana di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh. Padahal, buktinya bertebaran. Kayu gelondongan yang ikut mengalir deras bersama banjir, menurutnya, adalah penanda yang jelas. Ini bukan pekerjaan perorangan atau perusahaan kecil, tapi sangat mungkin melibatkan korporasi besar.