"Segmen industri harus berjalan," ujarnya, "tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas."
Poin ini yang terus ditekankan: impor khusus ini diklaim tidak akan mengganggu harga gabah di tingkat petani, juga tidak mempengaruhi pasar beras medium yang dikonsumsi mayoritas rakyat.
Lalu, Bagaimana dengan Produksi Lokal?
Arief menyebut kondisi produksi dalam negeri cukup aman. Bahkan surplus. Proyeksi BPS menyebutkan produksi beras bisa mencapai 34,79 juta ton. Angka itu, menurutnya, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan beras medium nasional.
Data dari BPS seolah membenarkan pemisahan kategori ini. Pudji Ismartin, Deputi BPS, menyampaikan bahwa seluruh impor 364,3 ribu ton selama periode Januari-Oktober itu tercatat sebagai beras khusus dan industri. Bukan yang untuk konsumsi umum.
Jadi, narasinya coba diarahkan pada dua hal yang berjalan paralel: swasembada untuk kebutuhan utama, dan impar terbatas untuk kebutuhan yang tak bisa dipenuhi lokal. Persoalannya, bagi sebagian orang, angka impor berapa pun tetap saja terasa mengganjal di tengah koar-koar swasembada. Itu realita yang tak bisa dipungkiri.
Artikel Terkait
Senator Papua Kritik Lembaga Baru: Papua Butuh Dialog, Bukan Birokrasi
Gema Bangsa Resmi Melangkah, Langsung Dukung Prabowo di 2029
Sutoyo Abadi Soroti Kekeliruan Fatal: Kedaulatan Rakyat Bukan Milik DPR
Bayi Diselimuti Uang, Warganet Soroti Kekhawatiran Kesehatan dan Riya