Wamenkum HAM Buka Suara Soal RUU Penyesuaian Pidana: Bukan untuk Kriminalisasi

Soal jadwal, rapat lanjutan akan digelar Selasa dan Rabu. Targetnya, persetujuan tingkat pertama bisa diraih Senin depan, sebelum akhirnya dibawa ke paripurna. Eddy menegaskan, tidak ada isu krusial dalam rancangan ini.

“Jadi sebetulnya tidak ada isu yang kritikal, karena ini semata-mata adalah masalah teknis ya,” jelasnya. Ia menambahkan, yang dilakukan pemerintah adalah mengubah sekian banyak undang-undang di luar KUHP serta menyesuaikan belasan ribu Perda agar selaras dengan KUHP Nasional.

Menanggapi kekhawatiran koalisi masyarakat sipil, Eddy berusaha tenang. Mereka khawatir KUHP baru akan berlaku tanpa peraturan pelaksanaan yang jelas.

“Tetapi saya katakan peraturan pelaksanaan itu sudah selesai,” katanya mantap.

Bahkan, untuk memastikan tidak terjadi penafsiran semena-mena, pemerintah telah menyertakan anotasi dalam KUHP Nasional. Anotasi ini berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum.

“Sehingga memberikan guidance... bahwa ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang,” tandas Eddy, menutup penjelasannya.