Kritik terhadap Presiden: Hak Warga Negara, Kewajiban Moral, dan Pandangan Islam

Kritik Presiden dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Pemikir hukum Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa presiden bukan simbol sakral yang kebal kritik. Institusi kepresidenan tidak dapat terhina, yang mungkin terhina adalah pribadi pemegang jabatan. Kritik terhadap presiden merupakan bagian dari dinamika demokrasi sehat.

Fungsi Strategis Kritik dalam Demokrasi Modern

Kritik konstruktif memiliki beberapa peran penting:

• Instrumen Kontrol – Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan.
• Pendidikan Politik – Melatih masyarakat berpikir kritis, memeriksa fakta, dan menuntut kualitas kebijakan.
• Rem Moral Kekuasaan – Mengingatkan presiden bahwa ia adalah pelayan publik yang tunduk pada hukum dan etika.

Bahaya Membungkam Kritik terhadap Pemerintah

Ketika kritik ditekan, media menjadi takut, ulama memilih diam, dan masyarakat kehilangan keberanian bersuara. Situasi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi oligarki, penyalahgunaan anggaran, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Sejarah membuktikan bahwa rezim otoriter tumbuh bukan hanya karena pemimpin yang haus kekuasaan, tetapi juga karena publik yang membiarkan tanpa koreksi.

Peran Media sebagai Watchdog Demokrasi

Media massa memiliki peran vital sebagai pengawas kepentingan publik. Melalui laporan investigatif, editorial kritis, dan analisis independen, media mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Kebebasan pers merupakan elemen esensial untuk mencegah demokrasi berubah menjadi otoritarianisme terselubung.

Kesimpulan: Kritik sebagai Oksigen Demokrasi

Mengkritik presiden bukanlah tindakan makar, melainkan bentuk kecintaan kepada bangsa dan upaya menjaga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, kritik adalah oksigen yang membuat sistem tetap sehat. Tanpa kritik, pemimpin akan tenggelam dalam pujian dan negara akan menderita karena salah urus.

Pemikiran Lord Acton, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan ulama lainnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa kontrol adalah jalan menuju kezaliman. Karena itu, kritik terhadap presiden bukan hanya hak warga negara, tetapi juga kewajiban moral dan politik untuk masa depan bangsa yang lebih baik.