OJK Jabar Soroti Pentingnya Inovasi dan Jaringan untuk Dongkrak Inklusi Keuangan Syariah

Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat punya pesan tegas untuk para pelaku perbankan: inovasi adalah kunci. Tanpa terobosan baru, sulit rasanya mendongkrak angka inklusi keuangan syariah di wilayah ini.

Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Ikhsan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jabar. Menurutnya, inovasi produk perbankan syariah mutlak diperlukan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Intinya, lewat inovasi produk yang ditawarkan, kebutuhan warga bisa terpenuhi. Baru setelah itu, inklusi bisa terdorong," ujar Ikhsan dalam acara Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10, Sabtu lalu.

Lalu, inovasi seperti apa yang dimaksud? Ikhsan menyoroti hal yang paling mendasar: jaringan kantor. Menurutnya, jaringan ini harus diperluas agar bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Tanpa itu, upaya meningkatkan inklusi bakal jalan di tempat.

"Yang utama jaringan kantor. Jaringan yang bisa merambah sampai ke daerah-daerah terpencil. Itulah yang ke depan perlu ditingkatkan," tegasnya.

Namun begitu, membuka cabang fisik saja tidak cukup. Di era serba digital ini, jaringan kantor konvensional harus diperkuat dengan kolaborasi teknologi informasi. Masyarakat sekarang menginginkan kemudahan dan kesederhanaan. Mereka ingin segala sesuatunya simpel dan cepat.

"Jaringan kantor itu perlu kolaborasi dengan IT. Tujuannya jelas, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sekarang lebih suka hal-hal yang praktis," ucap dia.

Di sisi lain, ada satu hal lagi yang tak kalah penting: biaya. Ikhsan mengakui, biaya di perbankan syariah masih terbilang "lumayan" jika dibandingkan dengan bank konvensional. Ini jadi tantangan tersendiri.

"Kalau di perbankan syariah, biayanya memang masih lumayan dibanding konvensional. Ini jadi tantangan, bagaimana menurunkan biaya layanan agar jangkauannya bisa lebih luas lagi," kata Ikhsan.

Selain inovasi teknis, Ikhsan juga melihat forum-forum diskusi seperti JIEF punya peran strategis. Kegiatan yang digelar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat ini dinilainya efektif untuk memperkenalkan keuangan syariah ke publik.

"Dengan memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat, literasi dan inklusi bisa naik bersama-sama," tuturnya.

Sebelumnya, OJK Jabar sempat merilis kinerja sektor jasa keuangan hingga Triwulan I 2026. Secara umum, sektor ini menunjukkan ketahanan yang baik meski ada dinamika ekonomi global. Tapi kalau dilihat lebih detail, dominasi perbankan konvensional masih sangat kuat.

Berdasarkan kegiatan usaha, pangsa pasar aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit bank konvensional masing-masing menyentuh angka di atas 88%. Sisanya, baru milik perbankan syariah. Artinya, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh.

Data per Januari 2026 juga menunjukkan, perbankan didominasi oleh Bank Umum. Sementara peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan versi syariahnya (BPRS) masih terbatas. Meski begitu, aset gabungan BPR dan BPRS di Jabar ternyata tumbuh 4,92% secara tahunan, mencapai Rp34,24 triliun.

DPK-nya juga naik 6,33% jadi Rp22,98 triliun. Penyaluran kreditnya tumbuh hampir 6% menjadi Rp24,69 triliun. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada catatan yang perlu diwaspadai.

Rasio NPL gross BPR dan BPRS justru memburuk, naik dari 11,86% di Januari 2025 menjadi 13,63% setahun kemudian. Laba mereka pun anjlok signifikan, turun 85,34% menjadi hanya Rp4 miliar pada Januari 2026. Ini jelas menjadi pekerjaan rumah tambahan di tengah upaya mendorong inklusi.

Jadi, tantangannya berlapis. Mulai dari membangun jaringan, menekan biaya, hingga menjaga kesehatan kredit di level mikro. Semuanya butuh strategi yang tak hanya inovatif, tapi juga tepat sasaran.