Suasana di Washington belakangan ini benar-benar panas. Bukan cuma soal hubungan dengan Iran yang makin runyam, tapi juga gejolak politik dalam negeri yang memuncak. Anggota Kongres dari Partai Demokrat kini bersuara lantang, menuntut Presiden Donald Trump dicopot dari jabatannya. Pemicunya? Ancaman militer Trump yang dinilai sudah melampaui batas dan melanggar hukum internasional.
Puluhan politisi Demokrat bergerak. Mereka geram dengan pernyataan Trump yang disebut-sebut mengancam untuk "menghapuskan seluruh peradaban Iran." Retorika seperti itu, bagi mereka, bukan main-main. Itu terdengar seperti ancaman genosida terhadap sebuah bangsa berpenduduk hampir 91 juta orang. Dan itu, tentu saja, tak bisa dibiarkan.
Menurut mereka, ancaman semacam itu tak punya tempat, bahkan sebagai sekadar gertakan di meja perundingan.
"Kita tidak boleh memaklumi apa yang dikatakan presiden sebagai taktik negosiasi. Mengancam genosida bukanlah taktik negosiasi,"
tegas Sara Jacobs, salah satu anggota kongres dari Partai Demokrat.
Dia menambahkan, presiden harus bertanggung jawab penuh atas kata-katanya. "Sangat penting bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban presiden ini. Mengancam genosida itu melanggar hukum internasional, bahkan hukum federal kita sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, meski gencatan senjata dua minggu sudah disepakati, tekanan dari publik tak kunjung reda. Kantor-kantor di Capitol Hill dikepung ratusan panggilan telepon dari warga yang cemas. Mereka resah dengan retorika sang presiden yang terasa makin apokaliptik.
Maka, wacana pemakzulan atau penggunaan Amandemen ke-25 pun mengemuka. Para anggota Kongres itu mendesak agar langkah serius diambil, untuk menyatakan Trump tidak lagi layak memimpin. Situasinya memang rumit, dan ketegangan ini sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Bayi 2 Tahun Tewas dengan Belasan Luka Tusuk di Bekasi, Pelaku Paman Kandung yang Alami Gangguan Jiwa
Tokoh Adat Papua Laporkan Dugaan Eksploitasi Tanpa Izin dalam Film ‘Pesta Babi’ ke Polda Metro Jaya
Igor Tolic Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Kepala Persib Bandung untuk Musim 2026/2027
Parlemen Ghana Sahkan UU Anti-LGBTQ Paling Represif, Nasib Kini di Tangan Presiden Mahama