Kementerian PKP Validasi 188 Lokasi Tanah untuk Percepatan Pembangunan Rusun dan Kota Satelit

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat memaksimalkan aset tanah yang diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menekan angka backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada rumah susun dan pengembangan kota satelit. "Nanti kita utamakan untuk rumah susun (rusun) dan juga kota satelit," ujarnya saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.

Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan rusun kini menjadi fokus prioritas di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Untuk memastikan eksekusi berjalan lancar, tim teknis dari Kementerian PKP saat ini tengah melakukan validasi lapangan secara masif di ratusan titik potensial.

"Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di 188 lokasi," sambung Maruarar.

Menurut Maruarar, pengamanan aspek pertanahan merupakan kunci utama keberhasilan pemenuhan target papan di era pemerintahan baru. "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ucapnya.

Langkah akselerasi ini merupakan bagian integral dari penguatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa instansinya siap mengamankan ketersediaan lahan skala besar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Nusron.

Nusron menambahkan, wilayah perkotaan padat akan diprioritaskan untuk hunian vertikal terintegrasi yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, lahan dengan hamparan luas di pinggiran kota bakal dialokasikan untuk pengembangan kota satelit mandiri yang baru.