PKS Klaim Tak Ambil Proyek Pemerintah Selama Jadi Oposisi di Era Jokowi

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengambil proyek pemerintah selama menjadi oposisi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam satu dekade terakhir. Pernyataan itu disampaikan Mardani sebagai respons atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak mempermasalahkan latar belakang partai politik pemenang proyek. Menurut Mardani, keputusan terkait proyek dan tender semestinya didasarkan pada prinsip profesionalisme, bukan afiliasi politik.

“Pertama, baiknya semua proyek dilakukan secara profesional,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (21/5/2026). Ia menambahkan bahwa entitas politik sebaiknya tidak ikut campur dalam proses pembangunan. Keterlibatan partai politik dalam proyek, menurutnya, justru akan mempersulit mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi jika terjadi wanprestasi.

“Kedua, entitas politik sebaiknya tidak cawe-cawe pada proses pembangunan. Keterlibatan entitas politik dalam proyek bisa mempersulit prinsip pengawasan dan pemberian sanksi wan prestasi,” kata Mardani. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang dinilai berani membuka proses di balik tabir pengadaan proyek. “Ketiga, bravo pada Presiden yang berani membuka proses di balik tabir,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan bahwa PKS memilih untuk tidak terlibat dalam proyek selama menjadi oposisi. Keputusan itu diambil sebagai bentuk komitmen partai dalam menghadirkan merit system dan pengawasan profesional terhadap jalannya pemerintahan. “PKS tidak terlibat dalam proyek. PKS ingin ada profesionalisme dan merit system dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Mardani menegaskan alasan di balik sikap partainya.